banner 728x250

Sofifi Halmahera MetropolitanJejak Visi dan Janji Politik yang Terlupakan

Sementara itu, puluhan pulau lainnya menghadapi keterbatasan struktural. Bahkan terdapat sekitar 23 pulau dengan karakter satu desa satu pulau. Kondisi ini membuat pembangunan tidak bisa hanya dijalankan dengan logika membagi proyek secara merata. Merata di atas kertas belum tentu adil di lapangan. Kadang negara merasa sudah hadir karena membangun satu fasilitas, padahal fasilitas itu tidak cukup mengubah struktur keterisolasian.

Karena itu, Sofifi Halmahera Metropolitan menjadi gagasan strategis. Sofifi terletak di Halmahera, pulau terbesar yang menjadi pusat mesin pertumbuhan ekonomi baru. Di sekitarnya terdapat kawasan Lelilef di Halmahera Tengah, Maba di Halmahera Timur, dan Gosowong di Halmahera Utara sebagai pusat aktivitas pertambangan dan industri. Ternate tetap menjadi kota jasa dan perdagangan, sedangkan Halmahera Barat memiliki potensi sebagai kawasan pertanian dan pangan. Sofifi berada dalam posisi yang dapat mengikat semuanya: industri, jasa, perdagangan, pertanian, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan permukiman produktif.

Inilah alasan Sofifi disebut episentrum. Ia bukan sekadar titik administratif. Ia adalah pusat getaran yang dapat menggerakkan agenda pembangunan lain. Jika sembilan misi pembangunan Benny-Sarbin ingin diterjemahkan menjadi kebijakan, maka misi itu membutuhkan ruang pelaksanaan yang konkret. Sofifi Halmahera Metropolitan dapat menjadi ruang itu. Dari Sofifi, pemerintah dapat membangun pusat pendidikan vokasi untuk menjawab rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dari Sofifi, layanan kesehatan regional dapat diperkuat. Dari Sofifi, logistik dan pangan lokal dapat diatur. Dari Sofifi, mobilitas penduduk usia produktif dari pulau kecil dapat difasilitasi secara sukarela dan manusiawi. Dari Sofifi, keberagaman Kie Raha dapat ditata dalam bentuk permukiman, ruang publik, sekolah, pasar, dan pusat kebudayaan.

Gagasan ini juga menjawab transformasi Maluku Utara dari daerah agraris ke daerah industri. Transformasi tersebut berlangsung cepat, tetapi kesiapan sumber daya manusia masih rendah. Struktur pendidikan penduduk yang masih didominasi lulusan pendidikan dasar dan menengah, terutama SMP, menunjukkan bahwa banyak warga belum siap masuk ke pasar kerja industri yang membutuhkan keterampilan, sertifikasi, disiplin kerja, dan penguasaan teknologi. Bila ini tidak dijawab, maka hilirisasi hanya akan memperbesar ekonomi daerah tanpa memperkuat manusia lokal. Tambang tumbuh di Maluku Utara, tetapi tenaga terampil datang dari luar. Ini bukan industrialisasi yang membebaskan; ini hanya perubahan lanskap ekonomi yang meninggalkan warga sebagai penonton.

Lebih jauh, hilirisasi juga membawa tekanan harga dan risiko hilangnya aset masyarakat. Tanah, kebun, ruang tangkap, akses ekologis, dan sumber penghidupan lama dapat bergeser atau hilang. Warga yang kehilangan aset tidak otomatis menjadi pekerja industri. Banyak yang justru masuk dalam kerentanan baru: kehilangan tanah, kehilangan pekerjaan lama, tetapi belum memiliki keterampilan untuk masuk ke pekerjaan baru. Jika pemerintah tidak hadir dengan desain perlindungan sosial, pelatihan, akses modal, dan tata ruang yang adil, maka hilirisasi dapat menciptakan kelas masyarakat yang tercerabut dari basis hidupnya sendiri.

Di sisi lain, efektivitas belanja pemerintah juga perlu dikritik. Belanja daerah seharusnya menjadi instrumen untuk mengoreksi ketimpangan yang ditinggalkan pasar dan industri. Tetapi bila APBD hanya menjadi rutinitas kegiatan, perjalanan dinas, proyek terpisah, dan belanja yang tidak produktif, maka pemerintah gagal memainkan fungsi redistribusi. Dalam konteks Maluku Utara, belanja pemerintah harus diarahkan untuk membangun manusia, memperkuat pangan, menurunkan biaya logistik, memperbaiki layanan pulau kecil, dan menjadikan Sofifi sebagai pusat pelayanan nyata. APBD tidak boleh menjadi mesin administrasi yang sibuk, tetapi tidak mengubah nasib rakyat.

Maka, ketika jejak visi Benny-Sarbin hari ini tampak mulai terlupakan, tulisan ini ingin menariknya kembali ke ruang publik. Bukan untuk romantisme Pilkada. Bukan pula untuk mengkultuskan tokoh. Benny Laos telah pergi dalam duka Taliabu. Duka itu menjadi luka politik dan kemanusiaan bagi banyak orang. Tetapi gagasan yang baik tidak boleh ikut dimakamkan. Sarbin Sehe, para pendukung, pemerintah hari ini, DPRD, akademisi, dan masyarakat sipil perlu membaca ulang substansi dari janji politik tersebut. Bila gagasan Sofifi Halmahera Metropolitan dapat menjawab masalah daerah, maka gagasan itu harus diselamatkan dari lupa.

Politik sering terlalu cepat melupakan janji. Setelah Pilkada selesai, janji sering berubah menjadi arsip. Padahal bagi rakyat, janji politik adalah kontrak moral. Warga yang didatangi di pulau-pulau, yang disapa di desa-desa, yang mendengar mimpi tentang masa depan Maluku Utara, berhak menagih arah. Mereka mungkin tidak membaca dokumen visi-misi secara lengkap, tetapi mereka mengingat harapan yang pernah dinyalakan. Dan harapan, bila terlalu lama diabaikan, bisa berubah menjadi sinisme. Ini berbahaya bagi demokrasi lokal.

Karena itu, Sofifi Halmahera Metropolitan harus ditulis ulang. Ia harus dibaca sebagai jejak visi dan janji politik yang terlupakan, tetapi masih relevan untuk masa depan Maluku Utara. Ia adalah gagasan yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, hilirisasi dengan sumber daya manusia lokal, pulau kecil dengan pusat layanan, pascakonflik dengan keberagaman, dan ibu kota provinsi dengan peradaban Kie Raha. Ia bukan sekadar proyek kota. Ia adalah desain untuk menyusun ulang rumah bersama.

Pada akhirnya, Maluku Utara tidak boleh puas hanya menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan indeks kebahagiaan yang pernah dibanggakan. Maluku Utara harus bergerak menjadi provinsi yang adil, produktif, terhubung, dan manusiawi. Sofifi Halmahera Metropolitan menawarkan arah itu. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak cukup dimulai dari angka, tetapi harus berakhir pada kehidupan rakyat. Ia mengingatkan bahwa ibu kota provinsi bukan hanya tempat gubernur berkantor, tetapi tempat masa depan dirancang. Ia juga mengingatkan bahwa janji politik yang baik tidak boleh hilang ditelan musik TikTok, statistik BPS, dan kesibukan kekuasaan yang kadang lebih pandai tampil daripada bekerja.
Sofifi adalah ruang yang belum selesai.

Halmahera adalah medan konsolidasi. Kie Raha adalah jiwa sosialnya. Metropolitan adalah desain besarnya. Dan janji politik Benny-Sarbin adalah salah satu jejak yang perlu dibaca ulang, bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk menyelamatkan masa depan Maluku Utara.

Di kaki gunung Gamalama, Senin, 11/5/2026.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *