Oleh: M. Guntur Alting
ADA yang sedikit mengejutkan ketika daftar peraih “Labbaytum Award 2026” diumumkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
Nama Indonesia, “sang raksasa” penyelenggara haji dengan dua ratus sepuluh ribu (210.000) jemaah, tidak terlihat di sana.
Sementara, tetangga kita Malaysia dan Singapura—dengan jumlah jemaah yang jauh lebih sedikit—justru tampil sebagai juara.
Mungkin terlalu cepat jika kita menyebutnya sebagai kegagalan telak. Namun, di saat yang sama, kita juga tidak bisa sekadar berlindung di balik narasi “kompleksitas jumlah”.
Apakah ini sebuah kekalahan?
Dalam sebuah percakapan tentang pelayanan publik, kita sering terjebak dalam pembenaran atas skala. “Kita ini besar,” kata mereka. “Maka wajar jika ada sedikit kekacauan di sana-sini.”
Benarkah demikian?
-00-
Sosiologi ruang mengajarkan kita bahwa semakin besar sebuah komunitas, semakin presisi sistem yang dibutuhkan. Jika kita membawa 210 ribu orang ke satu titik, maka yang kita perlukan bukan hanya kerja keras, melainkan sebuah “simfoni” manajemen yang tidak boleh memiliki nada sumbang.
Pemerintah kita, melalui Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut ada apresiasi dari Saudi atas perubahan signifikan yang kita lakukan.
Saya percaya itu. Saya melihat upaya-upaya “digitalisasi” yang mulai menyentuh lini-lini pelayanan kita. Tapi, di mata pemberi penghargaan, mungkin ada standar “kemanusiaan” dan “kematangan sistem” yang belum sepenuhnya terpenuhi.
Mari kita lihat Malaysia. Melalui Tabung Haji, mereka tidak hanya mengelola uang, tapi mengelola “martabat jemaah.” Haji di sana bukan sekadar proyek tahunan pemerintah, melainkan sebuah ekosistem yang terawat rapi sejak seorang jemaah mendaftar hingga kembali ke rumahnya.
Tidak ada hiruk-pikuk birokrasi yang memusingkan, tidak ada kerumitan yang seharusnya bisa dipangkas oleh teknologi.
Bagi saya, “Labbaytum Award” hanyalah penanda. Sebuah cermin yang dipasang di depan wajah kita. Ia memberitahu bahwa niat baik saja tidak cukup.
Dalam dunia yang bergerak begitu cepat, di mana efisiensi menjadi mata uang utama, Indonesia harus mulai mengubah “budaya pemadam kebakaran” menjadi “budaya perencanaan”.
Kita sering sibuk mengurus hal-hal administratif yang teknis, hingga lupa pada esensi: bagaimana jemaah merasa dimuliakan sejak mereka menginjakkan kaki di tanah suci.
Kehangatan pelayanan, kecepatan respons saat ada jemaah yang tersesat, dan kenyamanan di Arafah—hal-hal semacam itulah yang sebenarnya paling diingat oleh jemaah.
Penghargaan itu hanyalah pengakuan formal atas apa yang sebenarnya sudah dirasakan di hati para jemaah.
Jika kita masih saja bangga dengan jumlah jemaah yang besar tanpa dibarengi dengan kualitas layanan yang prima, maka kita sedang terjebak pada angka-angka semu.
-00-
Haji adalah ibadah. Dan dalam ibadah, kemudahan bagi setiap individu adalah bagian dari kemuliaan yang harus diusahakan.
Pemerintah punya waktu untuk berbenah. Menjadikan apresiasi Saudi sebagai “bahan bakar” perbaikan adalah langkah yang bijak.
Namun, yang lebih penting adalah mendengar suara-suara lirih dari jemaah yang mungkin selama ini tertutup oleh riuhnya laporan keberhasilan di meja-meja birokrasi.
Sebab, pada akhirnya, ukuran tertinggi dari sebuah pelayanan haji bukan terletak pada piala yang diberikan di Riyadh, melainkan pada kemudahan seorang jemaah dalam bersujud dengan tenang di depan Ka’bah.
Mari kita belajar lagi. Dari Malaysia, dari Singapura, dan dari kegagalan kita sendiri. Karena menjadi besar itu mudah, tapi menjadi yang terbaik dalam pelayanan, itulah yang membutuhkan kedewasaan sistem dan kerendahan hati untuk terus belajar.
Menurut hemat Anda, apakah “budaya besar” kita—di mana kita cenderung menoleransi ketidakteraturan demi kuantitas—merupakan penghambat utama yang membuat sistem pelayanan haji kita sulit menyamai standar negara-negara kecil yang lebih presisi? (***)
,
Cinere, 5 Juni 2026
Pukul: 10:07
