Catatan : Om Pala
Menulis ulang gagasan Sofifi Halmahera Metropolitan di ruang publik berangkat dari sebuah bacarita santai bersama Staf Khusus Gubernur Maluku Utara, Bung Semuel Samson, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Serbia, putra Ambon Maluku, datang ke Ternate dan menurut penjelasannya ditugasi oleh Gubernur Sherly Djouanda Laos untuk mendengar, membaca, dan mendalami problem Maluku Utara.Permintaan itu dihubungkan oleh Kasman Tan, mantan Komisioner KPUD Maluku Utara.
Bacarita berlangsung di Resto Pondok Katu, Kalumpang, Ternate, ditemani Kapita Waykiyowon, Muzakir Dodaraga yang akrab disapa Jek, mantan anggota DPRD Kota Ternate dua periode.
Di meja sederhana itu, percakapan tentang Maluku Utara mengalir ditemani ikan bakar tude. Tude adalah ikan kecil yang lincah, bergerak cepat menelusuri laut dan pulau. Ia seperti metafora Maluku Utara: kecil dalam ukuran, tetapi hidup dalam mobilitas antarpulau; sederhana di meja makan, tetapi menyimpan cerita besar tentang laut, pangan, rakyat, dan gugus kepulauan yang kita kenal sebagai Kie Raha, dan secara nasional sering disebut sebagai bagian dari Nusantara.
Bacarita santai itu mengantar saya pada catatan pendek tentang Maluku Utara. Saya memilih menulisnya secara terbuka di ruang publik, bukan menyimpannya sebagai bahan komunikasi tertutup untuk konsumsi elite kekuasaan. Bila tulisan ini dibutuhkan Bung Semuel Samson dalam kerja sebagai staf khusus gubernur, maka biarlah ia sekaligus menjadi bahan bacarita publik. Urusan pembangunan Maluku Utara bukan urusan bisik-bisik kekuasaan. Ia harus menjadi percakapan terbuka yang dapat diuji, dibantah, dikoreksi, dan diperkaya oleh siapa saja yang peduli pada masa depan daerah ini.
Nyaris dua tahun kepemimpinan Gubernur Sherly Djouanda Laos, kita menemukan dua bentuk pertumbuhan yang sama-sama tinggi, tetapi sama-sama menyimpan pertanyaan.
Pertama, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh hilirisasi nikel. Pertumbuhan ini memperbesar angka ekonomi daerah, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan warga Maluku Utara. Bahkan ada kesan kuat bahwa hilirisasi lebih memperkaya jejaring industri global, terutama kekuatan modal dan pasar luar, sementara masyarakat lokal masih berhadapan dengan ketimpangan, tekanan harga, hilangnya aset, dan keterbatasan akses kerja bermutu.
Kedua, pertumbuhan media sosial gubernur yang memperkaya popularitas politik, tetapi belum otomatis menjawab ketimpangan pembangunan. Musik TikTok bisa membuat wajah kekuasaan tampak dekat, tetapi data BPS dan realitas pulau kecil tetap menagih jawaban yang lebih serius.
Dua isu ini menjadi pintu masuk percakapan yang diantarkan Bung Semuel Samson: bagaimana mencari ulang jejak visi yang tertinggal dari janji politik; bagaimana menemukan kembali arah pembangunan yang nyaris tenggelam di antara statistik pertumbuhan, seremoni pemerintahan, dan gegap gempita media sosial. Maluku Utara tidak cukup dikelola dengan citra. Daerah ini memerlukan arah. Citra bisa viral satu malam, tetapi ketimpangan bisa tinggal puluhan tahun. Di situlah gagasan Sofifi Halmahera Metropolitan perlu ditarik kembali ke ruang publik.
Gagasan Sofifi Halmahera Metropolitan lahir dari hasil “mawi”, semacam pembacaan dan perkiraan atas dinamika pembangunan Maluku Utara. Provinsi ini pernah meraih dua predikat penting: pertumbuhan ekonomi tertinggi dan indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Keduanya muncul pada masa kepemimpinan Abdul Gani Kasuba. Dalam pengertian politik pembangunan, Abdul Gani Kasuba mencatat dua branding kepemimpinan: sebagai bapak pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dan sebagai bapak kebahagiaan tertinggi. Tentu branding semacam ini dapat diperdebatkan. Namun dalam politik, persepsi publik sering menjadi mata uang yang tidak kalah kuat dibanding dokumen perencanaan.
Dari situ muncul pertanyaan berikutnya: bila Thaib Armayin dikenang melalui gagasan Dari Desa Membangun Maluku Utara dan figur Bapak Perdamaian, lalu Abdul Gani Kasuba dikenang melalui pertumbuhan ekonomi dan indeks kebahagiaan, maka kepemimpinan berikutnya harus meninggalkan legacy apa?
Pertanyaan ini penting karena pembangunan daerah tidak boleh hanya berjalan sebagai kelanjutan administratif dari satu periode ke periode berikutnya. Setiap kepemimpinan harus meninggalkan jejak, bukan sekadar foto baliho yang pudar setelah hujan politik selesai.
