Catatan Mukhtar A. Adam, Dewan Pakar ISNU Maluku Utara
Akhir pekan lalu, grup-grup WhatsApp ramai dengan dokumen kajian LPEM UI yang meragukan angka pertumbuhan ekonomi Q1-2026 sebesar 5,61%. Itu wajar. Kritik akademik adalah kontrol yang sehat bagi pemerintahan. Tapi kritik juga harus dibedah: apakah ia menyentuh substansi, atau hanya terjebak pada satu titik yang kebetulan anomali?
Mari kita lihat lebih jernih.
Kritik LPEM UI: Terlalu Cepat Menyalakan Alarm
Argumen utama LPEM UI sederhana: kontraksi sektor pengadaan listrik dan gas sebesar -0,99% dinilai tidak konsisten dengan pertumbuhan industri pengolahan 5,04%. Seolah-olah dua sektor ini harus bergerak linier.
Masalahnya, struktur PDB tidak bekerja seperti itu. Pengadaan listrik dan gas hanya menyumbang 0,95% terhadap PDB Q1-2026. Sementara industri pengolahan menyumbang 19,07%. Menjadikan sektor kecil sebagai proksi tunggal untuk menilai sektor besar adalah kekeliruan metodologis.
Industri pengolahan sendiri tidak homogen. Ada makanan-minuman, tekstil, farmasi, otomotif, elektronik, logam dasar. Sebagian besar industri besar bahkan memakai captive power atau energi non-PLN. Jadi penurunan nilai tambah listrik dan gas tidak otomatis berarti pabrik-pabrik berhenti berproduksi.
Data BPS jelas: industri pengolahan memberi sumber pertumbuhan 1,03 basis point—terbesar dari semua sektor. Disusul perdagangan 0,82 bp, pertanian 0,55 bp, konstruksi 0,53 bp, informasi-komunikasi 0,50 bp. Pertumbuhan 5,61% ditopang banyak kaki, bukan satu sektor.
Kontraksi listrik dan gas hanya menyumbang -0,01 bp ke PDB. Terlalu kecil untuk dijadikan alasan mengoreksi turun angka pertumbuhan nasional secara signifikan.
Kritik Inventori dan Belanja Pemerintah: Perlu Diwaspadai, Tapi Jangan Dilebihkan
LPEM UI juga menyorot lonjakan perubahan inventori dari Rp4,2 triliun di Q4-2025 menjadi Rp104 triliun di Q1-2026. Itu memang mencolok. Inventori bisa dipengaruhi stok bahan baku, ekspektasi harga, siklus produksi, antisipasi permintaan. Layak diawasi.
Tapi PDB Q1-2026 tidak berdiri di atas inventori. Konsumsi rumah tangga Rp1.838 triliun, PMTB Rp1.037 triliun, konsumsi pemerintah Rp229 triliun. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% dan menyumbang 2,94 percentage point ke pertumbuhan. PMTB tumbuh 5,96% dengan kontribusi 1,79 pp.
Ya, belanja pemerintah tumbuh tinggi 21,81%. Tapi kontribusinya hanya 1,26 pp—masih lebih kecil dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Jadi narasi bahwa pertumbuhan Q1-2026 “hanya karena belanja pemerintah” tidak sepenuhnya tepat.
Bung M. Ikhsan dan Bayangan 1998
Bung M. Ikhsan mengingatkan risiko pelemahan kredibilitas fiskal dan institusional. Alarm itu penting. Tapi analoginya ke krisis 1998 perlu dikoreksi.
1998 adalah krisis multi-dimensi: utang swasta berdenominasi dolar, nilai tukar ambruk, cadangan devisa tipis, perbankan rapuh. Begitu rupiah jatuh, semua runtuh bersamaan.
2026 berbeda. Sistem moneter global sudah multipolar. Perdagangan dengan Tiongkok, penggunaan mata uang lokal, diversifikasi cadangan, pasar domestik yang lebih kuat—semua membuat transmisi krisis dolar tidak seganas dulu.
BI kini lebih independen, nilai tukar lebih fleksibel, perbankan lebih kuat, instrumen makroprudensial jauh lebih baik. Tekanan nilai tukar tetap ada, tapi tidak otomatis menjadi krisis sistemik.
Kekhawatiran Ikhsan soal proyek prestise dan ekspansi fiskal juga benar—jika proyeknya tidak layak. Tapi program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Danantara, hilirisasi, bisa jadi belanja produktif jika ada tata kelola, rantai pasok lokal, dan akuntabilitas yang ketat. Yang berbahaya bukan proyek besarnya, tapi kebocoran dan asal-asalan.
Ekonomi 2026: Tumbuh, Tapi Butuh Disiplin
Data Q1-2026 menunjukkan ekonomi masih tumbuh dengan basis luas. Konsumsi rumah tangga masih jadi jangkar 54,36% dari PDB pengeluaran. Investasi 28,29%. Ini bukan tanda runtuhnya kepercayaan.
Kritik LPEM UI dan Prof. Ikhsan penting sebagai alarm. Tapi belum cukup untuk menyimpulkan ekonomi Indonesia menuju jurang. Yang terjadi sekarang lebih tepat disebut fase pertumbuhan yang rapuh—rapuh kalau dijaga asal-asalan, tapi kokoh kalau dikelola disiplin.
Jadi, jangan berhenti pada euforia angka. Tapi juga jangan terjebak pesimisme berlebihan. Yang dibutuhkan sekarang adalah disiplin fiskal, kredibilitas data, stabilitas moneter, dan seleksi proyek yang ketat.
Program besar harus jalan. MBG penting untuk generasi masa depan, tapi evaluasi efektivitas dan target subsidinya. Koperasi Merah Putih penting untuk menjaga produksi desa dan pulau kecil agar tidak mati ditelan rantai pasok besar. Danantara penting untuk mengontrol SDA agar hajat hidup orang banyak tidak diserahkan sepenuhnya ke pasar.
Ekonomi Indonesia 2026 tidak butuh pesimisme yang melumpuhkan, juga tidak butuh optimisme yang menutup mata. Yang dibutuhkan adalah ikhtiar: membaca data dengan jujur, mengoreksi kebijakan dengan cepat, dan menjaga agar pertumbuhan hari ini tidak mengorbankan ketahanan besok.
