Oleh: Husein Umasangadji
Akhir-akhir ini, layar ponsel dan televisi kita penuh dengan adegan kepala daerah turun ke pasar, masuk got, atau bagi-bagi sembako. Fenomena “blusukan” memang bukan barang baru, tapi eskalasinya kini patut dicermati. Sebab, yang turun bukan cuma satu orang. Di belakangnya ada tim media lengkap dengan drone, fotografer, videografer, hingga admin medsos yang siap memviralkan setiap langkah.
Niatnya mungkin baik: mendekatkan pemimpin dengan rakyat. Masalahnya, ketika yang menonjol hanya aksi heroik seorang diri—tanpa jejak birokrasi, tanpa koordinasi OPD, tanpa partisipasi warga—publik berhak bertanya: ini solusi, atau sekadar tontonan?
Salah satu yang paling sering jadi sorotan adalah Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Gesturnya turun ke lapangan sekilas terlihat sebagai semangat kerja. Namun ketika aksi itu minim koordinasi dengan dinas teknis dan lebih menonjolkan narasi “satu orang menyelesaikan semua”, kritik pun tak terhindarkan. Tim medianya bekerja keras membangun kesan Gubernur adalah super hero tunggal di Maluku Utara. Jika benar demikian, maka jabatan publik sedang dibelokkan menjadi panggung pencitraan pribadi.
Pertanyaan lanjutannya sederhana tapi menohok: berapa biaya untuk memobilisasi tim media itu? Jangan-jangan ongkos produksi kontennya lebih besar dari nilai bantuan yang dibawa ke lokasi blusukan. Publik berhak tahu, karena uang yang dipakai bisa jadi berasal dari APBD. Dalam hukum administrasi negara, setiap rupiah harus memenuhi asas legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Apakah tim media itu bagian dari protokoler Pemprov, atau tenaga profesional sewaan? Dari pos anggaran mana? Jika tak jelas, maka popularitas di medsos berpotensi jadi topeng penyalahgunaan wewenang.
Mitos “pemimpin = super hero” ini berbahaya. Ia menggeser makna kepemimpinan dari kerja sistemik menjadi kerja kamera. Padahal pemimpin hebat bukan yang paling sering kotor-kotoran di depan lensa, melainkan yang mampu merancang kebijakan, menggerakkan birokrasi, dan membangun sistem yang bekerja bahkan saat ia tidur. Studi kebijakan publik sudah lama mengingatkan: keputusan yang lahir dari blusukan cenderung reaktif, menambal masalah di permukaan, tidak menyentuh akar. Hari ini selokan dibersihkan karena gubernur datang. Besok mampet lagi karena sistem drainase dan anggaran pemeliharaannya tak dibenahi.
Jika kepala daerah sibuk memburu konten, siapa yang mengawasi eksekusi RPJMD? Siapa yang memastikan belanja APBD efektif? Siapa yang membangun kapasitas ASN agar mesin birokrasi tidak karatan? Pencitraan yang tidak ditopang tata kelola hanya melahirkan ilusi pembangunan. Rakyat butuh pemimpin yang dekat, benar. Tapi lebih dari itu, rakyat butuh pemimpin yang efektif: yang memberdayakan, bukan yang mempertontonkan kekuasaan.
Kepala daerah yang baik bekerja sebagai dirigen orkestra, bukan pemain tunggal. Ia menggerakkan seluruh perangkat birokrasi, membuka ruang bagi akademisi, komunitas, pengusaha, dan warga untuk terlibat sejak perencanaan hingga evaluasi. Dampak kebijakan yang lahir dari kerja kolektif selalu lebih terukur dan berkelanjutan ketimbang aksi viral sesaat. Jalan rusak tak selesai karena gubernur ikut menambal. Jalan rusak selesai karena ada sistem pemeliharaan, audit mutu, dan sanksi untuk kontraktor nakal.
Karena itu, kita perlu lebih cerdas menakar pemimpin. Jangan cepat terpesona oleh lumpur di sepatu, tapi tanyakan: berapa regulasi yang ia dorong untuk mencegah banjir? Berapa persen APBD yang benar-benar sampai ke penerima manfaat? Bagaimana skor transparansi pengadaan? Apakah forum musrenbang hidup atau sekadar formalitas?
Jabatan bukan cermin untuk memantulkan kehebatan diri. Jabatan adalah amanah untuk merancang pembangunan yang tidak runtuh saat kamera dimatikan. Pemimpin sejati tak perlu menjual diri di depan lensa; karyanyalah yang bicara. Ia arsitek sistem, bukan aktor tunggal. Ia fasilitator perubahan, bukan one man show.
Jadi, berhenti meromantisasi kepala daerah sebagai super hero. Daerah ini terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan konten. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang paham bahwa kekuasaan bukan panggung, melainkan alat untuk mengonsolidasi kekuatan kolektif. Hanya dengan itu masalah rumit bisa diurai, bukan sekadar dihibur di layar gawai.
