—Mengapa Luka Lama Begitu Mudah Berdarah?
Oleh: M.Guntur Alting
KITA kembali melihat potret yang menyesakkan itu. Sebuah video pendek beredar di grup WhatsApp, debu mengepul di jalanan Halmahera Tengah, teriakan yang pecah, dan ketegangan yang membuat dada kita sesak.
Banemo dan Sibenpopo—dua nama desa yang seharusnya menjadi simbol persaudaraan di Bumi Fagogoru—kini justru menjadi panggung bagi sebuah fragmen yang kita benci: konflik horizontal.
Membaca pernyataan Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Waris Agono, yang bergerak cepat mengirimkan Brimob dan mengancam akan memenjarakan siapapun tanpa pandang bulu, saya melihat ada dua hal yang sedang bertarung di sana.
Pertama adalah The “Power of Law” (kekuatan hukum), dan kedua adalah The “Ghost of the Past” (hantu masa lalu).
Mengapa di tanah yang begitu kaya akan sumber daya alam, di tempat di mana nikel kini menjadi primadona dunia, amuk massa justru begitu mudah tersulut?
–000–
Luka yang Belum Sembuh dalam Memori Kolektif
Dalam sosiologi, kita mengenal istilah “Collective Memory.” Maluku Utara bukan sekadar titik di peta Indonesia; ia adalah wilayah dengan sejarah luka yang dalam.
Konflik di Patani Barat ini mengingatkan kita bahwa integrasi sosial bukan sekadar soal jabat tangan di depan kamera atau seremoni perdamaian.
Ibarat rumput kering di musim kemarau, masyarakat kita memiliki kerentanan sosiologis yang akut.
Ketika ada gesekan kecil—entah itu soal batas lahan, harga diri, atau kesalahpahaman personal—ia tidak berhenti di situ. Ia segera ditarik ke dalam sumbu yang lebih besar: Identitas.
Inilah yang saya sebut sebagai “Politik Identitas di Tingkat Tapak”. Begitu narasi “Kita vs Mereka” muncul, akal sehat biasanya langsung “pindah ke dompet”.
Orang tidak lagi bertanya siapa yang salah secara hukum, tapi siapa yang satu darah atau satu desa dengan mereka.
–000–
Media Sosial: Bensin di Atas Api
Kapolda Waris Agono benar ketika ia menyoroti soal video yang viral. Di era ini, kita menghadapi musuh baru yang bernama Algoritma Kebencian.
Dulu, provokasi butuh waktu berhari-hari untuk merambat melalui kurir dari desa ke desa.
Sekarang? Hanya butuh lima detik. Sebuah video dengan caption yang provokatif bisa membakar emosi ribuan orang sebelum polisi sempat memasang garis pembatas.
Media sosial telah mengubah konflik lokal yang seharusnya bisa diselesaikan di meja camat, menjadi “perang persepsi” yang melibatkan warganet dari berbagai penjuru.
Di sinilah bahayanya: ketika layar ponsel lebih dipercaya daripada penjelasan otoritas, maka anarki tinggal menunggu waktu.
–000–
Hukum yang Tak Boleh Kedip
Saya mencatat poin penting dari Kapolda: “Saya tidak pandang pelaku dari agama apa. Jika terbukti, saya tidak segan-segan memenjarakan.”
Ini adalah bahasa Negara. Dalam masyarakat yang terbelah, negara tidak boleh menjadi bagian dari kelompok manapun.
Negara harus menjadi “wasit yang buta”. Ia tidak boleh melihat warna baju, warna kulit, apalagi warna keyakinan.
Secara sosiologis, hanya ada satu cara untuk menghentikan efek domino konflik: Kepastian Hukum.
Jika pelaku kekerasan tidak dihukum, maka kelompok lawan akan merasa berhak melakukan “hukum rimba” sebagai bentuk pembalasan.
Namun, jika hukum bekerja dengan adil dan tajam, maka hasrat untuk membalas dendam itu bisa diredam oleh rasa takut akan sanksi negara.
–000–
Nikel dan Peradaban
Halmahera Tengah sedang bertransformasi menjadi pusat industri global. Truk-truk raksasa nikel hilir mudik membawa harapan ekonomi.
Namun, apa gunanya pertumbuhan ekonomi jika modal sosialnya keropos? Apa gunanya kekayaan nikel jika setiap saat warga harus merasa cemas karena tetangga beda desa bisa menjadi musuh dalam semalam?
Dan tentu harapan kita sederhana: Kita perlu membangun lebih dari sekadar pabrik atau jalan raya.
Kita perlu membangun “Jembatan Empati”. Konflik Banemo dan Sibenpopo adalah pengingat bahwa “Pembangunan Manusia jauh lebih sulit dan jauh lebih penting daripada pembangunan infrastruktur.”
“Mari kita simpan parang, mari kita matikan ponsel dari konten provokasi.”
Sebab, dalam konflik horizontal, tidak pernah ada pemenang sejati. Yang ada hanyalah tumpukan luka yang akan diwariskan kepada anak cucu kita.
Sudah saatnya Maluku Utara menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan akal sehat, bukan dengan amarah.(***)
Kalibata, 3 April 2026
Pukul: 16.05
