Sofifi – Pidato berapi-api Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian LKPJ 2025, Jumat lalu, justru menuai kritik tajam dari kalangan akademisi.
Ekonom Dr. Muammil Sunan menilai klaim keberhasilan pemerintahan Sherly Tjoanda–Sarbin ibarat “pemburu yang bangga menangkap rusa di kandang”—terlihat hebat, namun sesungguhnya tidak mencerminkan tantangan nyata di lapangan.
Menurut Muammil, keberhasilan yang dipaparkan pemerintah masih bertumpu pada pertumbuhan sektor tambang yang tidak inklusif. Dampaknya, klaim peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil.
“Pendapatan per kapita Malut memang mencapai sekitar Rp96 juta per tahun, tetapi itu didorong oleh industri pengolahan dan pertambangan. Tidak bisa serta-merta diklaim sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum,” tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya paradoks dalam penggunaan data makro seperti PDRB. Menurutnya, pemerintah terlalu fokus pada angka agregat tanpa melihat ketimpangan distribusi ekonomi antarwilayah.
Muammil menjelaskan, kesenjangan di Maluku Utara masih lebar. Daerah seperti Halmahera Tengah mencatat PDRB per kapita tinggi karena konsentrasi industri tambang, sementara wilayah lain masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan yang jauh lebih rentan.
“Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak merata dan belum inklusif,” tandasnya.
Senada, ekonom Assoc Prof Dr. Sofyan Abas mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak dalam ketergantungan pada sektor tambang (mining trap) yang dinilai tidak berkelanjutan.
Menurut Sofyan, dengan latar belakang sebagai entrepreneur, Gubernur Sherly seharusnya mampu mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor non-tambang yang berbasis rakyat.
“Potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata harus digali secara serius. Itu kunci peningkatan kesejahteraan, bukan tambang,” pungkasnya.***
