TERNATE – Polemik publik seputar keberadaan PT.Ormat Technologie Inc dengan bendera PT.Ormat Geothermal Indonesia di proyek geothermal atau energi panas bumi Talaga Ranu di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku utara semakin hot alias panas.
Pasalnya, nama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda terseret dibalik keterlibatan sistimatis pemrov Maluku Utara di proses lelang yang dimenangkan PT.Ormat Geothermal Indonesia, perusahan milik Yahudi dari Amerika Serikat yang disebut – sebut terafiliasi dengan sistem ekonomi Israel itu.
Ihwal munculnya nama Sherly Tjoanda karena orang nomor satu di pemprov Maput itu dinilai punya kuasa memberikan pertimbangan teknis dan politis kepada pemerintah bahwa isu “yahudi” dibalik nama PT.Ormat mengandung resistensi dengan rakyat utamanya umat muslim Maluku utara yang pro warga gaza, korban genosida Israel.Namun “kuasa” itu tak digunakan Sherly.
Sherly Tjoanda yang dikomfirmasikan isu ini tak menjawabnya.
Muslim Arbi, pengamat hukum pusat asal Maluku Utara menyorot kritis dugaan keterlibatan Sherly dibalik lolos ya PT.Ormat.Bagi Muslim, diamnya Sherly memberikan andil kemenangan PT.Ormat Geothermal Indonesia di bursa lelang proyek energi panas bumi Talaga Ranu, Jailolo, Kabupaten Hammahera Barat.
“Sherly patut diduga kuat terlibat dibalik PT.Ormat Geothermal Indonesia memenangkan lelang panas bumi talaga ranu, kan dia bisa memberikan pertimbangan potensi danpak stabilitas sosial, keamanan dan politis yang saat ini muncul dibalik gejolak penolakan publik kan tapi tidak digunakan, artinya patut diduga kuat ada andil dia (Gubernur Sherly( di situ”ujar Muslim Arbi tegas.
Berdasarkan mekanisme lelang panas bumi atau geothermal, lelang Sumber Daya Alam (SDA) panas bumi (geothermal) di Indonesia melibatkan pemerintah daerah (pemda) provinsi maupun kabupaten/kota tempat potensi panas bumi tersebut berada.Artinya bisa dipastikan bahwa Pemprov Malut dan Pemda Hal-Bar harus dilibatkan dalam proses lelang panas bumi talaga Ranu.
Pada melanisme itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam hal ini pemprov Malut dan Pemda Hal-Bar dalam proses lelang panas bumi sangat penting dan strategis terkait Pemberitahuan dan Koordinasi: Kementerian ESDM, selaku pemegang otoritas tertinggi, wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).
Penyusunan Dokumen: Pemerintah daerah berperan dalam memberikan data awal, izin lingkungan, dan peninjauan tata ruang (RTRW) sebelum WKP dilelang.
Persetujuan/Rekomendasi: Meskipun lelang dilakukan oleh Pusat, dukungan pemda sangat krusial. Perda mengenai rencana tata ruang dan rekomendasi gubernur/bupati menjadi bagian dari syarat yang memastikan proyek sesuai dengan kebutuhan daerah.
Tujuan Keterlibatan: Keterlibatan pemda bertujuan untuk meminimalkan penolakan dari warga lokal dan memastikan kelancaran proyek.
Dalam praktiknya, tim lelang seringkali terdiri dari perwakilan Kementerian ESDM, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, seperti yang terjadi dalam lelang WKP di berbagai daerah.
Nah dalam konteks ini, peran Sherly menurut Muslim Arbi sangat diperlukan terutama memberikan pertimbangan politik terkait potensi ancaman stabilitas sosial dan kemanan namun sayangnya “sangaja” tidak digunakan.
“Padahal rakyat malut menolak kan, mestinya Gubernur punya kepekaan terkait dukungan masyarakat terhadap rakyat palestina, Sherly harusnya memberikan pertimbangan itu ke Menteri ESDM”tandasnya.
“Terbukti kan, hari ini perusahan Yahudi itu menuai penolakan luas masyarakat Maluku utara”tandasnya lagi.
Sebelumnya sejumlah ulama, tokoh masyarakat, LSM, Lembaga Masyarakat Adat, Semaindo menyatakan menolak kehadiran PT.Ormat Geothermal Indonesia di Maluku Utara dengan alasan bertentangan dengan konstitusi, solidaritas gaza Palestina, korban kejahatan genosida Israel.
“Selamat pagi Ibu Gubernur, mohon maaf ijin konfirmasi: terkait PT.Ormat Geothermal Indonesia, pemenang lelang pengelola energi panas bumi Talaga Ranu, Jailolo, Hal- bar yang dipolemikan dan ditolak para ulama, masyarakat adat waiyoli dan elemen – elemen lainnya karena disebut – sebut se agai perusahan milik yahudi AS yang terafiliasi dengan israel.Dalam konteks ini pemprov malut dan pemda hambar secara sistematis terlibat sebagai panitia tender dan fungsi – fungsi strategis lainnya apa tidak memberikan pertimbangan bahwa eksistensi perusahan yang terkait dengan Yahudi dan Israel berpotensi kuat menimbulkan penolakan dan eskalasi sosial”demikian pesan konmfirmasi ke Gubernur Malut, Sherly Tjoanda namun sampai berita ini tayang tidak ditanggapi.***
