“Siapa yang Bawa Jokowi ke Jakarta?”
Oleh: M.Guntur Alting
SABTU itu, 18 April 2026. Matahari di langit Jakarta Selatan mulai meredup, tapi suasana di Jalan Brawijaya IV justru memanas.
Di sana, seorang lelaki berusia 84 tahun duduk dengan guratan wajah yang keras. Ia bukan orang sembarang.
Ia adalah saksi hidup, aktor utama, sekaligus kompas bagi banyak persimpangan sejarah Republik ini.
Jusuf Kalla (JK) tidak sedang ingin bersenda gurau. Ia sedang marah.
Bagi mereka yang mengenal JK, kemarahan ini punya frekuensi yang berbeda.
Ini bukan sekadar kesal karena dituduh memberi uang 5 miliar rupiah kepada seorang Rismon Sianipar.
Ini adalah kemarahan seorang “Ayah Politik” yang merasa anak-anak zaman tidak lagi mengenal siapa yang membukakan pintu rumah bagi mereka.
-000-
1.Memori 2012: Dua Kali Ketukan Pintu
JK melakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh politisi di senja kala pengabdiannya: ia membuka catatan rahasia.
Ia mengingatkan kita pada tahun 2012. Saat itu, nama Joko Widodo masihlah “properti politik” daerah di Solo. Jakarta adalah rimba yang asing baginya.
Siapa yang meyakinkan Megawati Soekarnoputri?
JK menyebutkan detailnya: ia datang tidak hanya sekali, tapi dua kali.
Ketukan pintu pertama ditolak. Ketukan pintu kedua barulah membuahkan restu.
Tanpa intervensi JK, sejarah mungkin akan mencatat nama lain sebagai Gubernur DKI, dan barangkali, nama lain pula sebagai Presiden ketujuh kita.
Dalam teori ilmu politik, kita mengenal istilah “The Kingmaker.” Sosok yang tidak hanya memiliki visi, tapi juga memiliki “tangan dingin” untuk menaruh seseorang di singgasana.
JK sedang menegaskan: “Akulah tangan dingin itu.”
-000-
2.Serangan “Termul” dan Ironi Balas Budi
Ada istilah menarik yang keluar dari lisan JK: Termul. Sebuah sebutan “peyoratif” untuk kelompok loyalis yang kini justru menjadi duri bagi sang pembuka jalan.
Saya melihat ini sebagai tragedi klasik dalam politik. JK merasa sedang dikepung dari dua arah. Di satu sisi, ia dilaporkan atas tuduhan penistaan agama terkait ceramah konflik Ambon-Poso di UGM.
Di sisi lain, ia dituduh mendanai gerakan polemik ijazah. Bagi JK, ini adalah penghinaan terhadap logika sejarah.
Bagaimana mungkin sosok yang menghantarkan Jokowi ke kursi kepresidenan pada 2014—dengan bersedia menjadi Wakil Presidennya untuk memberi bobot legitimasi—kini justru diposisikan sebagai musuh negara oleh lingkaran pendukungnya sendiri?
-000-
3.Ketika Data Bertemu Rasa
Data menunjukkan betapa besarnya pengaruh JK dalam transisi kekuasaan 2014.
Namun, politik bukan hanya soal angka di atas kertas; politik adalah soal rasa dan penghargaan.
Kemarahan JK adalah sebuah pengingat bahwa “Sejarah tidak boleh diam-diam dilupakan.” Ia ingin publik tahu bahwa di balik megahnya Istana hari ini, ada jejak langkahnya yang berdarah-darah meyakinkan para elite bahwa seorang “pemuda dari Solo” layak diberi kesempatan.
Pesan JK sangat jernih: “Jangan gunakan hukum sebagai senjata untuk menghapus jasa. Jangan gunakan “Termul” untuk mengeroyok nurani.”
-000-
Epilog: Legacy yang Menolak Tunduk
JK sore itu bukan sedang mencari jabatan. Ia sedang bertarung demi satu hal yang paling berharga bagi seorang negarawan: “Legacy.”
Ia menolak tunduk pada narasi yang mencoba mengerdilkannya. Ia menolak diam ketika sejarah pribadinya ditulis ulang oleh tangan-tangan yang tak pernah ikut berjuang di masa sulit.
Di Brawijaya IV, kita melihat seorang JK yang kembali menjadi “Udin”—sebutan akrabnya—yang berani, lugas, dan tak takut bicara pahit.
Karena bagi JK, “lebih baik dibenci karena bicara benar, daripada dilupakan karena memilih diam di saat sejarah sedang dikhianati.”
Politik bisa berganti, presiden bisa silih berganti, namun satu hal yang pasti: Sejarah punya catatannya sendiri, dan JK baru saja membacakannya dengan lantang di depan pintu rumahnya.(***)
Bidakara, 19 April 2026
Pukul: 19.20
