Ekonom UMMU Dr. Sofyan Abas: Daripada Bayar Bunga 7%, Lebih Baik Bangun Infrastruktur Produktif
TERNATE – Rencana pinjaman Rp1 triliun Pemprov Maluku Utara kembali dikritisi. Ekonom Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Dr. Sofyan Abas, menyorot beban bunga yang harus dibayar daerah jika utang itu cair.
“Bunga pinjaman Rp1 triliun dengan asumsi 7% itu nilainya 100 miliar lebih. Itu sama dengan proyek jalan tani sepanjang 100 KM,” nilai Sofyan, Rabu 24/6/2026.
100 KM Jalan Tani vs Bunga yang “Menguap”
Menurut Sofyan, perbandingan itu penting agar publik paham ke mana uang rakyat akan mengalir.
“Bunga Rp100 miliar lebih itu kalau dipakai bangun jalan tani 100 KM, dampaknya langsung ke petani. Sangat produktif mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tegasnya.
Ia menilai jalan tani adalah infrastruktur basis yang menyentuh langsung kantong masyarakat bawah. Berbeda dengan bunga pinjaman yang hanya jadi beban APBD tiap tahun tanpa meninggalkan aset fisik.
Kritik Kebijakan Utang di Tengah Dana Menganggur
Sofyan sebelumnya juga mempertanyakan urgensi utang. Ia menilai Pemprov harus dulu memastikan apakah APBD 2026 benar-benar defisit dan apakah defisit itu memenuhi syarat KMK.
“Kalau tidak defisit, untuk apa memaksa ambil pinjaman? Apalagi bunganya besar. Itu sama saja kita pilih membayar bunga, bukan membangun produktivitas,” ujarnya.
Pesan ke Pengambil Kebijakan
Sofyan mendorong Pemprov berpikir ulang. Di tengah keterbatasan anggaran, setiap Rp100 miliar harus dihitung dampaknya terhadap PAD, pertumbuhan, dan kesejahteraan rakyat.
“Anggaran pemerintah terbatas. Pemimpin yang mampu mengelola akan cukup. Pemimpin yang gagal mengelola akan berutang dan membayar bunganya,” pungkasnya.
Hingga saat ini Pemprov Malut belum merinci peruntukan pinjaman Rp1 triliun dan kajian kelayakan termasuk proyeksi pembayaran bunga 7% per tahun tersebut.
