- Membedah Visi Pembangunan Kolaboratif di Halmahera Selatan
Oleh : M.Guntur Alting/Sosolog-Alumni University Of Soutern Quensland (USQ) Brisbane- Australia
—
Pergeseran Paradigma Pembangunan Dalam diskursus pembangunan daerah di Indonesia, kita sering terjebak pada dikotomi antara pembangunan yang digerakkan oleh negara (state-led development) dan pembangunan yang diserahkan sepenuhnya pada pasar.
Namun, sejarah mencatat bahwa kemajuan yang substansial dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui jalan tengah: Pembangunan Partisipatif.
Ajakan Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, kepada seluruh komponen strategis daerah untuk bersatu padu membangun Bumi Saruma, bukanlah sekadar narasi normatif kepemimpinan.
Secara substansial, ini adalah upaya reorientasi paradigma pembangunan menuju model yang lebih inklusif dan demokratis.
–000–
Kepemimpinan sebagai Dirigen Perubahan
Dr. Muammil Sunan, akademisi ekonomi pembangunan dari Universitas Khairun, memberikan landasan teoretis yang kuat terhadap fenomena ini.
Ia melihat bahwa seruan Bupati Bassam mencerminkan kesadaran akan keterbatasan birokrasi dalam menyerap seluruh dinamika kebutuhan masyarakat.
Dalam teori kepemimpinan modern, seorang kepala daerah tidak lagi dipandang sebagai penguasa tunggal yang menentukan segala arah kebijakan dari “menara gading”, melainkan sebagai seorang dirigen yang mengorkestrasi berbagai instrumen—mulai dari akademisi, sektor swasta, tokoh adat, hingga masyarakat akar rumput—untuk menciptakan harmoni kemajuan.
Mengutip begawan kepemimpinan Warren Bennis, kepemimpinan adalah kapasitas untuk menerjemahkan visi menjadi kenyataan.
Di Halmahera Selatan, visi “Maju dan Sejahtera” memerlukan mesin penggerak yang lebih besar dari sekadar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mesin tersebut adalah Partisipasi Publik.
–000–
Anatomi Pembangunan Partisipatif di Halmahera Selatan
Mengapa partisipasi menjadi variabel kunci? -Ada tiga alasan fundamental yang mendasarinya:
Pertama, Presisi Kebijakan dan Mitigasi Risiko.
Muammil Sunan secara tajam mencatat bahwa kebijakan yang lahir dari proses mendengar aspirasi akan jauh lebih presisi.
Dalam studi ekonomi publik, hal ini disebut sebagai upaya meminimalisir “asymmetric information.” Tanpa keterlibatan masyarakat, pemerintah berisiko membangun infrastruktur yang tidak relevan dengan kebutuhan lokal, yang pada akhirnya berujung pada proyek mangkrak atau inefisiensi anggaran.
Partisipasi bertindak sebagai filter kualitas bagi setiap rupiah yang dibelanjakan daerah.
Kedua, Masyarakat sebagai Agensi, Bukan Objek
Analogi “pemerintah sebagai nakhoda dan masyarakat sebagai mesin” yang disampaikan Muammil memberikan gambaran sosiologis yang kuat. Pemerintah menyediakan arah dan regulasi (kompas), namun energi kinetik pembangunan ada pada masyarakat.
Ketika masyarakat merasa “memiliki” (sense of ownership) terhadap agenda pembangunan, mereka akan menjaga, merawat, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan tersebut secara organik tanpa perlu pengawasan ketat dari negara.
Ketiga, Penguatan Modal Sosial (Social Capital)
Ajakan Bupati Bassam secara tidak langsung bertujuan memperkuat modal sosial.
Di daerah dengan keragaman sosiokultural setinggi Halmahera Selatan, kepercayaan (trust) antara pemimpin dan rakyat adalah pelumas paling mahal dalam mesin pembangunan.
Komitmen untuk inklusif akan meningkatkan kepercayaan publik, yang kemudian menjadi modal utama dalam memobilisasi swadaya dan kreativitas lokal.
–000–
Transformasi Mentalitas dan Tata Kelola
Visi yang diusung oleh Bupati Bassam Kasuba juga memiliki dimensi internal yang signifikan.
Seruan kolaborasi ini menuntut perubahan mentalitas di level aparatur sipil negara (ASN). Birokrasi tidak lagi boleh bersifat kaku dan tertutup; mereka harus bertransformasi menjadi pelayan publik yang adaptif dan komunikatif.
Dr. Muammil melihat bahwa visi yang kuat dari kepala daerah adalah “nyawa” bagi perubahan perilaku birokrasi.
Keberanian mengambil risiko demi kepentingan publik dan konsistensi dalam mengawal kebijakan adalah indikator dari kepemimpinan yang tulus.
–000–
Tantangan dan Harapan ke Depan
Tentu, menerjemahkan ajakan kolaboratif menjadi aksi nyata memiliki tantangan tersendiri.
Diperlukan kanal-kanal partisipasi yang terlembaga, mulai dari Musrenbang yang lebih substantif hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk menyerap aspirasi warga secara real-time.
Kolaborasi dengan akademisi seperti yang ditunjukkan oleh respons positif Dr. Muammil Sunan menunjukkan bahwa Halmahera Selatan memiliki ekosistem intelektual yang siap mendukung visi pemerintah.
–000–
Pada akhirnya, pembangunan Halmahera Selatan adalah sebuah kerja peradaban yang besar.
Langkah Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba yang membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik adalah fondasi yang tepat.
Jika semangat kolaboratif ini dapat dijaga konsistensinya, maka Halmahera Selatan tidak hanya akan maju secara statistik ekonomi, tetapi juga akan tumbuh sebagai daerah yang memiliki ketahanan sosial yang kuat.
Kemajuan daerah bukan lagi menjadi beban tunggal sang Bupati, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh warga Saruma.(***)
