- Menakar Kedalaman Narasi Anwar Husen
Oleh: M.Guntur Alting
Bencana alam sering kali menjadi cermin yang paling jujur untuk melihat wajah asli sebuah bangsa.
Dalam tulisannya yang bertajuk “Dua Gempa, Satu Akibatnya”, Anwar Husen tidak sekadar berdiri sebagai “pelapor peristiwa” atas guncangan magnitudo 7,6 yang melanda Maluku Utara pada 2 April 2026.
Ia melangkah lebih jauh dengan melakukan pembedahan sosiologis dan politik yang pahit.
Melalui narasi yang mengalir, penulis mengajak kita menyadari bahwa di balik runtuhnya dinding-dinding rumah akibat aktivitas tektonik, ada reruntuhan lain yang jauh lebih purba dan berbahaya, yakni “reruntuhan nalar publik dan kegagalan logika kebijakan.”
–000–
Esai Anwar Husen dibuka dengan sebuah paradoks zaman yang getir.
Di saat bumi berguncang—sebuah momen di mana “insting purba” manusia seharusnya menuntun pada perlindungan diri.
Namun, masyarakat modern justru terjebak dalam desakan eksistensi digital. Ada pemandangan ganjil di mana gawai lebih cepat diraih daripada tangan anak atau orang tua.
Fenomena “demi konten” ini bukan sekadar perilaku narsistik biasa, melainkan sebuah sinyal bahwa nalar kita telah mengalami pergeseran prioritas yang fatal.
Penulis menangkap bahwa guncangan pertama ini adalah “gempa kesadaran”, di mana realitas virtual seolah-olah lebih nyata daripada ancaman kematian yang ada di depan mata.
Namun, kekuatan utama tulisan Anwar Husen terletak pada keberaniannya menyandingkan hukum alam dengan hukum kebijakan.
Ia memperkenalkan konsep “gempa kedua”, yakni guncangan pada landasan logika berpikir para pemimpin bangsa.
Di sini, Husen tidak lagi bicara soal “seismograf,” melainkan soal keadilan sosial. Ia menyoroti bagaimana kebijakan pusat sering kali mendarat di daerah seperti Maluku Utara tanpa melewati proses penyaringan realitas lokal.
–000-
Salah satu poin yang paling tajam esai Anwar Husen, menurut saya adalah kritik terhadap kebijakan “seragam” yang sering diambil Jakarta.
Penulis mencontohkan bagaimana kebijakan penghematan energi atau pola kerja jarak jauh (WFH) sering kali dipukul rata, tanpa melihat bahwa infrastruktur dan denyut ekonomi di Maluku Utara tidak bisa disamakan dengan Jakarta.
Bagi masyarakat di pinggiran, kebijakan yang tidak kontekstual ini adalah “gempa” administratif yang menghancurkan struktur ekonomi kecil lebih cepat daripada getaran bumi itu sendiri.
Ini adalah kritik pedas terhadap sentralisme yang masih akut, di mana daerah dianggap sebagai objek eksperimen kebijakan yang jauh dari kebutuhan nyata.
Lebih dalam lagi, Husen menyentuh luka lama mengenai ketimpangan pembangunan.
Ia mengingatkan kita bahwa gempa tektonik hanyalah pemicu yang menyingkap kerapuhan yang sudah ada sebelumnya.
Rumah yang roboh, anak-anak dengan gizi buruk yang semakin rentan di pengungsian, serta akses kesehatan yang sulit, adalah manifestasi dari “gempa kebijakan” yang telah terjadi bertahun-tahun sebelum tanggal 2 April itu tiba.
Penulis seolah ingin berteriak bahwa kita tidak boleh terus-menerus mengkambinghitamkan takdir alam atas penderitaan rakyat, sementara kita menutup mata terhadap “cacat logika” dalam tata kelola negara.
–000–
Pada akhirnya, esai Anwar Husen adalah sebuah gugatan terhadap “kewarasan kolektif” kita.
Ia menutup narasinya dengan sebuah pesan yang sangat filosofis sekaligus praktis: gempa bumi adalah ketetapan Tuhan yang bisa kita pelajari mitigasinya, namun “gempa kebijakan” adalah kesalahan manusia yang harus dihentikan.
Membaca respon Anwar Husen atas bencana di Maluku Utara ini membuat kita tersadar bahwa pemulihan pasca-gempa tidak cukup hanya dengan membangun kembali beton-beton yang retak.
Pemulihan yang sesungguhnya harus dimulai dari rekonstruksi nalar kebijakan yang lebih empatik, kontekstual, dan berpihak pada keadilan.
Jika tidak, bangsa ini akan terus-menerus hidup di bawah ancaman reruntuhan; bukan karena guncangan kerak bumi, melainkan karena rapuhnya fondasi pemikiran para pengelolanya.
Kakibata, 3 April 2026
Pukul : 09.10
