TERNATE – Polemik mengenai kebijakan Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, yang menghidupkan kembali aktivitas di Pelabuhan Mudhafar Sjah, Kelurahan Dufa-Dufa, akhirnya mendapat jawaban strategis dari kalangan akademisi.
Langkah Rizal yang sempat dipersoalkan sebagian pihak justru dinilai sebagai kebijakan yang tepat dalam menjawab tantangan pembangunan Kota Ternate sebagai kota pulau.
Ekonom Universitas Khairun Ternate, Mukhtar Adam, menilai kebijakan tersebut memiliki relevansi kuat dengan karakter geografis Ternate yang tidak bisa hanya bertumpu pada satu pusat aktivitas ekonomi.
Menurutnya, kota kepulauan seperti Ternate harus dibangun dengan desain pembangunan yang tersebar, seimbang, dan saling terhubung antarwilayah.
“Sebagai kota pulau, Ternate tidak bisa dipahami hanya sebagai wilayah administratif yang bertumpu pada satu pusat aktivitas. Justru karakter kota pulau menuntut distribusi pusat pertumbuhan yang merata,” ujar Mukhtar.
Dalam kerangka itulah, gagasan pembangunan berbasis sistem pelabuhan menjadi sangat penting. Pelabuhan bukan sekadar fasilitas transportasi, tetapi simpul utama pergerakan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Mukhtar menilai respons cepat Rizal Marsaoly terhadap polemik pemindahan aktivitas kapal dari Pelabuhan Mudhafar Sjah menunjukkan pemahaman strategis terhadap struktur ekonomi kota.
“Persoalan pelabuhan bukan sekadar urusan teknis kepelabuhanan, tetapi menyangkut keseimbangan ruang dan ekonomi kota,” jelasnya.
Bagi Ternate sebagai kota pulau, pelabuhan memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar tempat sandar kapal. Pelabuhan merupakan pintu masuk arus manusia, barang, dan jasa yang membentuk ritme kehidupan ekonomi.Karena itu, keberadaan tiga simpul pelabuhan utama di Ternate—Pelabuhan Ahmad Yani, Pelabuhan Bastiong, dan Pelabuhan Mudhafar Sjah—harus dipahami sebagai satu sistem yang menjaga keseimbangan pertumbuhan antara kawasan utara, tengah, dan selatan kota.
Jika salah satu simpul melemah, maka keseimbangan ruang kota akan ikut terganggu. Aktivitas ekonomi berpotensi menumpuk di satu titik, sementara kawasan lain berisiko menjadi wilayah pinggiran yang kehilangan denyut ekonomi.
Dengan demikian, kebijakan menghidupkan kembali Pelabuhan Mudhafar Sjah tidak hanya menjawab polemik yang berkembang, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar untuk memastikan pembangunan Kota Ternate berlangsung lebih merata dan berkelanjutan sebagai sebuah kota pulau.***
