TERNATE — Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate yang menunda pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) dan Tunjangan Hari Raya (THR) hingga awal April 2026 sempat menuai polemik. Namun, di balik kontroversi tersebut, kebijakan ini justru dinilai memiliki efek strategis dalam menjaga stabilitas sekaligus menggairahkan ekonomi daerah hingga akhir tahun.
Pandangan itu disampaikan oleh ekonom Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Sofyan Abas. Ia menilai, suntikan dana sekitar Rp26 miliar yang akan dikucurkan pada awal April berpotensi menjadi stimulus kuat bagi daya beli masyarakat pasca-Lebaran.
Menurutnya, meski kebijakan penundaan terasa “pahit” dalam jangka pendek, namun secara makro ekonomi justru memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.
“Dampak stimulus ekonominya luas. Daya beli yang biasanya menurun setelah Lebaran bisa tetap terjaga dengan kucuran Rp26 miliar dari TTP dan THR ribuan ASN Pemkot Ternate,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perputaran ekonomi menjelang Lebaran sudah ditopang oleh gaji ASN dan PPPK, termasuk berbagai tunjangan dan insentif bagi guru, imam, petugas masjid, hingga petugas kebersihan. Sementara itu, pencairan TTP dan THR di bulan April akan menjadi “gelombang kedua” yang kembali mendorong konsumsi masyarakat.
“Jadi setelah Lebaran, ekonomi tidak langsung melambat. Justru tetap bergerak karena ada tambahan daya beli dari pencairan TTP dan THR,” jelasnya.
Tak hanya itu, Sofyan juga menyoroti potensi efek limpahan dari daerah sekitar, seperti Halmahera Barat, yang juga akan melakukan pembayaran serupa. Menurutnya, Kota Ternate masih menjadi pusat aktivitas ekonomi dan magnet belanja bagi masyarakat di wilayah sekitarnya.
“Tambahan dari Halbar juga signifikan. Puluhan miliar rupiah akan beredar, dan Ternate tetap menjadi pusat belanja, sehingga efeknya makin besar bagi ekonomi lokal,” tambahnya.
Ia pun mengimbau agar publik tidak terburu-buru bersikap apriori terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah fiskal yang diambil Pemkot Ternate telah melalui perhitungan matang, baik dari sisi kondisi keuangan daerah maupun dampaknya terhadap ekonomi secara menyeluruh.
“Pemerintah tentu mempertimbangkan aspek mikro dan makro secara komprehensif. Kebijakan fiskal seperti ini dirancang agar berdampak berkelanjutan, bukan sesaat,” pungkasnya.
Dengan skema tersebut, Pemkot Ternate dinilai tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga menciptakan ritme perputaran ekonomi yang lebih panjang—dari sebelum hingga setelah Lebaran—yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah hingga akhir tahun.
lebih jauh Ia berpandangan bahwa, sebagai kota yang nihil SDA tambang, pemkot Ternate harus memaksimalkan APBD sebagai instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi yang efektiv dan signifikan.Oleh karena itu, walikota Tauhid Soleman dan Sekda Rizal Marsaoly harus mengatur belanja anggaran yang tertib guna menjamin stabilitas fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya kira itu perspektif nya dan pemkot telah on the treck sekalipun itu terasa pahit ya tapi berunjung manis”pungkasnya***
