TERNATE –Polemik soal kebijakan Dr.H.Rizal Marsaoly menghidupkan kembali Pelabuhan Mudhafar Sjah di kelurahan Dufa-Dufa menemukan jawaban strategisnya.
Seiring kritik yang menghujam, Kebijakan Sekda Kota Ternate dinilai laksana langkah skak Mat yang mematikan dalam permainan catur. Kebijakan Rizal yang dipolemikan salah kaprah itu oleh ekonom ternyata menjawab tantangan strategis Ternate sebagai kota pulau.
Mukhtar Adam, ekonom Unkhair Ternate dalam analisisnya menyatakan keputusan Rizal Marsaoly relevan dengan Ternate sebagai kota pulau yang membutuhkan desain pembangunan yang tersebar.
Menurut akademisi Unkhair itu, sebagai kota kepulauan, Kota Ternate tidak dapat dipahami hanya sebagai wilayah administratif yang bertumpu pada satu pusat aktivitas.Karakter kota pulau nilai dia justru menuntut desain pembangunan yang tersebar, seimbang, dan saling terhubung antarwilayah.
Dalam kerangka itulah menurut Mukhtar: gagasan pembangunan kota pulau di Ternate menemukan relevansinya, terutama melalui pendekatan yang menempatkan pelabuhan sebagai simpul utama kehidupan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Lebih jauh dia berpandangan : peran Sekretaris Kota Ternate, Rizal Marsaoly menjadi menarik untuk dibaca.
Ia menerangkan bahwa respons cepat sapaan karib H.Ical itu terhadap polemik pemindahan aktivitas kapal dari Pelabuhan Mudaffar Syah memperlihatkan bahwa persoalan pelabuhan tidak semata urusan teknis kepelabuhanan, tetapi menyangkut keseimbangan struktur ekonomi kota.
Mukhtar mengingatkan: Bagi kota pulau seperti Ternate, pelabuhan adalah lebih dari sekadar tempat sandar kapal. Ia merupakan pintu masuk arus manusia, barang, dan jasa yang membentuk ritme ekonomi kota.
“Karena itu, keberadaan tiga simpul utama Pelabuhan Ahmad Yani, Pelabuhan Bastiong, dan Pelabuhan Mudaffar Syah harus dilihat sebagai sistem yang menjaga keseimbangan pertumbuhan antara kawasan utara, tengah, dan selatan kota”
Dia kembali mengingatkan pihak yang apriori terhadap kebijakan Rizal bahwa Ketika salah satu simpul ini melemah, maka keseimbangan ruang kota ikut terganggu. Aktivitas ekonomi akan menumpuk pada satu titik, sementara kawasan lain berpotensi menjadi pinggiran yang kehilangan denyut ekonominya.
Dibalik semua polemik yang mengitari kebijakan Rizal Marsaoly, semua pihak dapat memahami bahwa Rizal Marsaoly dengan latar belakang kapasitas dan pengalaman perencanaan pembangunan kota ternate dengan akar budaya kesultanan ternate yang matang berpotensi disalahpahami pihak-pihak berkepentingan yang mungkin belum memahami atau belum mampu menjangkau lanskap kebijakan pembangunan Ternate sebagai kota pulau.
“Inilah yang coba dijaga ketika Pemerintah Kota Ternate memastikan fungsi Pelabuhan Muddafar Syah tetap berjalan sebagai pintu ekonomi bagi wilayah utara kota”pungkasnya***
