BoW ditolak mayoritas negara di dunia, termasuk sekutu Eropa. Dan kendati tak satu pun negara Arab yang bersedia menyumbang pasukan pada Pasukan Stabilisasi Gaza untuk melucuti Hamas – yang hingga hari ini menolak untuk dilucuti – RI justru menyumbang 5.000 pasukan yang pasti akan bentrok dengan Hamas.
Kebijakan Prabowo ini mendapat resistensi kuat dari publik domestik. Tapi ia bergeming. Prabowo berdalih kebijakannya ini demi kepentingan nasional. Tapi kepentingan nasional tak boleh mengorbankan amanat konstitusi yang menolak penjajahan di atas muka bumi karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa demi perikemanusiaan dan perikeadilan.
Apalagi BoW tidak menyertai wakil Palestina di dalamnya, baik Hamas maupun Otoritas Palestina, dan Israel merupakan anggotanya. Bagaimana bisa Prabowo menegaskan keikutsertaan RI bertujuan membantu perjuangan dari dalam, sementara Ketua BoW adalah Trump dan anggotanya adalah PM Israel Benjamin Netanyahu yang melakukan genosida di Gaza.
Status genosida ditetapkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) di mana Indonesia adalah anggotanya. Lebih penting dari semua itu adalah BoW tidak menjanjikan kemerdekaan bagi Palestina. Yang mengelola Gaza pasca perang adalah orang-orang Palestina yang tidak berafiliasi dengan Hamas maupun Otoritas Palestina, yang dipilih oleh AS dan Israel.
Kedekatan Prabowo dengan Israel terlihat jelas ketika RI tidak mengecam serangan Israel yang menyebabkan tewasnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL). Kementerian Luar Negeri hanya mengecam pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Sikap pro-AS pemerintahan Prabowo dipertegas dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ATR) AS-RI. ATR terlihat jelas mengorbankan kedaulatan ekonomi dan politik RI. Indonesia hanya menjadi proksi AS di Asia-Pasifik untuk mengimbangi China.
Dalam konteks agresi AS-Israel terhadap Iran, sikap pro-AS pemerintah terungkap melalui insiden penangkapan kapal tanker berbendera Iran oleh aparat Indonesia yang mendapat sorotan karena salah satu kapal dilelang oleh Kejaksaan Agung. Dua kapal tanker itu melakukan aktivitas mencurigakan di perairan Laut Natuna Utara (Tribun Kaltim Official, 28 Maret).
Pembukaan rekening donasi Kedubes Iran, yang sesungguhnya menjatuhkan martabatnya karena memberi pesan kepada rakyat Indonesia bahwa kini Iran adalah negara yang telah jatuh miskin akibat sanksi AS dan dampak perang. Tujuan sesungguhnya dari permintaan donasi adalah memberi tahu rakyat Indonesia bahwa pemerintahan Prabowo tidak membantu Iran.
Karena AS menjatuhkan sanksi atas ekspor minyak Iran, Teheran membangun ghost fleet atau armada hantu untuk mengelak dari sanksi dengan menjual minyaknya dengan cara menyaru. Keberadaan dua tanker Iran di Laut Natuna Utara mungkin akan dilego ke China, importir 90 persen produksi minyak Iran. Tindakan Indonesia sangat mungkin bertujuan memberi pesan kepada AS tentang konsistensi RI mendukung sanksi AS sekaligus sebagai balasan atas ditutupnya Selat Hormuz bagi kapal tanker Pertamina.
