Kementerian Luar Negeri RI memang meminta peristiwa itu diutus tuntas, tapi menghindari penyebutan Israel sebagai pelaku. Pemerintah hanya menyebut pelaku adalah pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka, muncul reaksi publik yang mempertanyakan sikap pemerintah. Bahkan, mereka meminta pemerintah menarik semua prajurit TNI dari UNIFIL. Sikap menghindari penyebutan IDF sebagai aktor di baliknya mau tak mau menimbulkan tafsir publik bahwa Jakarta tak ingin merusak hubungan dengan Israel dan AS.
Hal ini merupakan konsekuensi dari politik luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang hendak membawa RI ke persekutuan dengan Israel dan AS. Ini terlihat dari komitmen pemerintahan Prabowo bergabung dengan Dewan Perdamaian (BoP) yang diinisiasi AS di bawah Presiden Donald Trump – kini BoP telah berganti nama menjadi Dewan Perang atau Board of War (BoW) – yang akan mengelola Gaza pasca perang. Pasukan Stabilisasi Gaza (GSF), pilar militer dari BoW, akan bertugas melucuti Hamas.
Kendati menghadapi resistensi publik atas bergabungnya RI ke dalam BoW dan akan menyumbang 5.000 pasukan bagi GSF, pemerintahan Prabowo bergeming. Resistensi publik Indonesia terkait bergabungnya RI ke dalam BoW dan pengiriman pasukan setelah tewasnya tiga prajurit TNI di Lebanon. Resistensi publik bisa difahami mengingat Gaza merupakan zona perang yang lebih berbahaya dari Lebanon. Lebih dari 50 persen teritori Gaza masih diduduki IDF. Sementara, Hamas dan Jihad Islam menolak untuk dilucuti.
Dengan demikian, GSF akan menghadapi pejuang bersenjata di Gaza. GSF bukan Pasukan Perdamaian PBB seperti UNIFIL, melainkan pasukan dengan otoritas ofensif bagi aktor yang mengganggu stabilitas Gaza. Dus, tugas GSF adalah melayani kepentingan penjajah Israel dan AS. Toh, PM Israel Benjamin Netanyahu, pelaku genosida di Gaza, adalah anggota BoW bersama Presiden Prabowo Subianto di mana Trump adalah pemimpin mereka yang punya hak veto bagi setiap kebijakan BoW yang dipandang merugikan Israel.
Kalau Pasukan Penjaga Perdamaian PBB – sebagaimana UNIFIL – saja IDF berani menyerangnya apalagi GSF. Dihindarinya penyebutan Israel sebagai pelaku penyerangan terhadap anggota UNIFIL bertujuan memuluskan pengiriman pasukan TNI ke Gaza. Besarnya resiko kehadiran GSF di Gaza dan impunitas Israel untuk melakukan apa saja inilah yang membuat tak ada negara Arab yang bersedia mengirim pasukan bagi GSF. BoW sendiri tidak diniatkan untuk memenuhi aspirasi Palestina memiliki negara.
Dan pembentukan Bo W bersifat eksklusif dan imperial yang tidak sesuai dengan Resolusi DK PBB. Ia dicurigai sebagai badan yang akan menggantikan PBB. Tak heran, taka da sekutu Barat yang bersedia bergabung.
Pemerintahan Prabowo akan menghadapi tekanan politik yang makin besar bila GSF membunuh anggota Hamas atau sebaliknya. Terlebih bila anggota TNI menewaskan anggota Hamas dan sekutunya atau Hamas menyerang prajurit TNI. Siapa yang akan bertanggung jawab dalam hal ini? Tidak ada.
Tangsel, 4 April 2028
