TERNATE — Kehadiran PT.Ormat Technoligie Inc dengan bendera PT.Ormat Goethermal Indonesia di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat menuai penolakan luas publik.Baik Tokoh agama, intelektual, LSM, aktivis gerakan, Masyarakat adat serta masyarakat luas menyatakan sikap tegas : menolak kehadiran PT.Ormat Technologie Inc sebagai pengelola proyek Geothermal atau panas buni Talaga Rano, Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.
Terbaru, Drs.H.Salim A.Khalik, Kordinator Majelis Permusyawaratan Umat Islam atau M – PUI Provinsi Maluku Utara yang juga Ketua Partai Masyumi Provinsi Maluku utara serta Sekertaris Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) Provinsi Maluku Utara menyatakan sikap pribadinya menolak kehadiran perusahan Yahudi AS yang terafiliasi dengan sistem ekonomi Israel itu.
Menurut mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ini, PT.Ormat merupakan bagian dari wajah Yahudi Israel, bangsa yang menjajah dan pelaku genosida terhadap warga Gaza — Palestina.Salim menyentil hubungan sistimatis ekonomi PT.Ormat dengan Israel sangat berbahaya bagi bangsa indonesia terutama umat muslim dunia.Afiliasi ekonomi PT.Ormat kepada Israel jelas dia memungkinkan bagsa Yahudi itu bisa memperkuat kekuatan alutsistanya guna memerangi bangsa Palestina lebih masif lagi.
“Saya kira itu premis yang tak terbantahkan ya, jadi Kita menyatakan sikap : menolak kehadiran PT.Ormat sebagai pengelola panas bumi Talaga Rano, Jailolo, Hal-Bar”ujar Salim Khalik tegas.
Sebelumnya sejumlah elemen baik pemuda, mahasiswa, LSM ( JATAM dan Malut Institute), intelektual dan tokoh menyatakan penolakannya.
Salim menyesalkan pemerintahan Prabowo Subianto ya g ia nilai lengah hingga perusahan Yahudi AS itu lolos sebagai pemenang tender.Salim meminta Pemerintahan Prabowo bijak ditengah luka hati bangsa ini atas kedzoliman yang tidak berperikemanusiaan bangsa Yahudi — Israel terhadap bangsa Palestina – Gaza.
“Saya kira Presiden Prabowo harus bijak ya, air mata umat muslim indonesia yang mayoritas ini ibarat masih membasahi pelupuk mata”tandasnya dengan kiasan.
Sebelumnya sejumlah elemen menyatakan penolakan.
Dikutip pernyataannya di media Ternate Pos, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Maluku Utara, Julfikar Sangaji, memberikan komentar tajam terkait kebijakan ini.
Menurutnya, langkah pemerintah ini secara terang-terangan mengabaikan etika kemanusiaan global, terutama mengingat afiliasi perusahaan tersebut dengan Israel.
“Perusahaan ini tercatat memiliki jaringan bisnis dengan ekosistem industri Israel, bahkan induknya, Ormat Technologies Inc, didirikan di Yavne, Israel pada 1965,” ujar Julfikar merujuk pada latar belakang perusahaan tersebut.
Ia menegaskan bahwa di saat dunia menyaksikan genosida di Palestina, pemerintah Indonesia justru membuka pintu bagi arus modal yang memperkuat struktur kekuasaan transnasional tersebut.
Ancaman Terhadap Masyarakat Adat Wayoli
Selain isu geopolitik, Julfikar menyoroti dampak langsung terhadap warga lokal. Masyarakat Adat Wayoli yang bermukim di sekitar Telaga Rano sepenuhnya bergantung pada tanah, hutan, dan sumber air warisan leluhur mereka.
Kehadiran proyek ini dipandang sebagai upaya perampokan terhadap identitas dan hak warga.
“Masyarakat Adat Wayoli telah berulang kali melakukan protes terbuka di depan Kantor Bupati Halmahera Barat karena mereka tahu tanah dan hutan itu adalah inti dari identitas sosial dan spiritual mereka,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa ekspansi industri ekstraktif ini akan menghancurkan pengetahuan tradisional dan menjerumuskan warga ke jurang kemiskinan serta degradasi ekologi.
JATAM, Malut Institute, FORNUSA, Masyarakat Adat Waiyoli, SEMAINDO, GCP, FORMAPAS, LMD, menyusul sejumlah tokoh diantaranya dai Dr.(Cand) Thariq Kasuba, Lc.MA, intelektual Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Wishnu Try Utomo menyatakan penolakan atas kehadiran PT.Ormat itu.****
