Protes masyarakat atas eksploitasi sumber daya alam yang dianggap mengabaikan aspek lingkungan dan kemanusiaan semakin sering muncul. Ini bukan sekadar resistensi spontan, melainkan ekspresi dari apa yang dalam literatur ekonomi politik disebut sebagai local discontent under extractive growth regimes, ketegangan antara logika akumulasi kapital global dan realitas sosial lokal.
Monopoli Ekosistem Industri dan Marginalisasi Ekonomi Lokal.
Salah satu kritik paling tajam terhadap pola investasi Tiongkok di Maluku Utara adalah kecenderungannya membangun ekosistem industri yang tertutup dan terintegrasi secara vertikal. Di Halmahera Tengah melalui IWIP, maupun di Halmahera Timur, pola yang relatif seragam terlihat, dimana rantai pasok, logistik, jasa pendukung, hingga konsumsi internal didominasi oleh jejaring usaha yang berafiliasi dengan modal besar yang sama.
Akibatnya, pelaku UMKM lokal sulit menembus ekosistem tersebut. Kegiatan ekonomi masyarakat sekitar tambang sering kali tereduksi menjadi aktivitas residual, penyedia jasa informal, buruh kasar, atau sektor-sektor yang tidak memiliki daya tawar. Pola ini berbeda secara mencolok jika dibandingkan dengan pengalaman masyarakat Maluku Utara pada era PT Nusa Halmahera Mineral (NHM), ketika pengelolaan tambang oleh Newcrest Mining Ltd Newcrest Mining Ltd (Australia) selama 20 tahun dan kemudian saham diambil alih oleh PT Indotan Halmahera Bangkit milik Haji Robert Nitiyudo Wachjo, menunjukkan pendekatan yang relatif lebih terbuka terhadap masyarakat lokal.
Perbandingan ini bukan romantisasi Eropa versus Tiongkok, melainkan refleksi atas perbedaan kultur bisnis dan tata kelola investasi. Dalam kasus NHM, keterlibatan masyarakat lokal, transparansi program sosial, dan integrasi dengan ekonomi setempat terasa lebih nyata. Sebaliknya, pada banyak proyek berbasis modal Tiongkok, masyarakat lokal kerap merasa berada di luar pagar industri yang berdiri di pulau dan lahan kebun milik sendiri.
Dominasi Ekonomi dan Persepsi Politik, Dari Industri ke Ruang Publik.
Seiring dengan konsolidasi ekonomi, muncul pula persepsi publik tentang meluasnya dominasi Tiongkok ke ruang politik dan simbolik. Keterlibatan pelaku usaha keturunan Tiongkok dalam berbagai sektor, dari perdagangan, konstruksi, hingga proyek-proyek yang dibiayai APBN dan APBD, menciptakan kesan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak sepenuhnya dapat diakses oleh pelaku lokal.
Dalam konteks ini, dinamika politik lokal kerap ditafsirkan melalui lensa ekonomi.Kemenangan figur-figur politik tertentu, termasuk yang memiliki latar belakang etnis Tionghoa namun berstatus warga negara Indonesia sepenuhnya, sering dibaca secara simplistik sebagai bukti “penetrasi ekonomi ke politik”. Padahal, secara normatif, asumsi tersebut problematik dan berbahaya. Namun sebagai fenomena persepsi publik, ia tidak bisa diabaikan begitu saja, karena persepsi inilah yang membentuk legitimasi atau resistensi sosial terhadap investasi.
Fenomena serupa terlihat dalam ranah emosi publik berbasis olahraga. Peran figur pengusaha besar dalam menghidupkan kembali euforia sepak bola lokal melalui branding Malut United, misalnya, memperlihatkan bagaimana kapital industri merambah wilayah identitas dan kebanggaan kolektif. Dalam kacamata ekonomi politik, ini dapat dibaca sebagai soft power, upaya membangun penerimaan sosial di tengah ketimpangan ekonomi yang dirasakan.
