Ternate — Kinerja pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara kembali menuai sorotan. Di tengah besarnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang mencapai Rp3,5 triliun, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dinilai belum signifikan.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate, Assoc Prof Dr.Sofyan Abas, menyebut kenaikan IPM Maluku Utara yang hanya berada di angka 0,67 poin menunjukkan laju peningkatan kualitas manusia yang cenderung melambat.
“Dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, sekitar 1,3 juta jiwa, seharusnya pemerintah daerah lebih leluasa mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tapi faktanya, kita masih tertinggal dibanding provinsi tetangga seperti Sulawesi Utara, Maluku, dan Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Menurut Sofyan, besarnya belanja daerah belum sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan manusia. Dampaknya, kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga kerja belum mampu mengejar kebutuhan, terutama di tengah derasnya arus investasi sektor tambang di Maluku Utara.
Ia menilai, masuknya investasi tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia lokal, sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan. “Pemerintah gagal menyiapkan manusia yang kompeten. Akibatnya, peluang ekonomi justru tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat lokal,” tegasnya.
Lebih jauh, Sofyan mengungkapkan persoalan mendasar sektor pendidikan di Maluku Utara terletak pada minimnya ketersediaan tenaga pengajar. Di sejumlah wilayah kepulauan seperti Pulau Hiri, Batang Dua, Makian, Taliabu, hingga Sanana, banyak sekolah yang tidak memiliki guru mata pelajaran sesuai kebutuhan.
“Banyak kasus guru Bahasa Indonesia terpaksa mengajar mata pelajaran lain hanya untuk memenuhi kurikulum. Ini jelas berdampak pada kualitas pembelajaran,” katanya.
Kondisi serupa juga terjadi di sekolah kejuruan. Di SMK Informatika di Pulau Makian, misalnya, tidak tersedia guru khusus informatika. Ironisnya, fasilitas praktik pun dinilai belum memadai untuk menunjang keterampilan siswa.
Di sisi lain, ia mengkritik kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai lebih fokus pada pembangunan rumah layak huni, ketimbang pembenahan sektor pendidikan.
“Rumah layak huni memang penting, tetapi itu bukan urusan wajib pemerintah provinsi. Yang lebih mendesak justru memperbaiki sekolah yang tidak layak dan memastikan ketersediaan guru,” tandasnya.
Sofyan menegaskan, tanpa pergeseran prioritas anggaran ke sektor pendidikan dan peningkatan kualitas manusia, sulit bagi Maluku Utara untuk keluar dari jebakan pertumbuhan yang tidak inklusif.
“Kalau arah kebijakan tidak diubah, maka IPM kita akan terus tertinggal, dan investasi besar yang masuk tidak akan memberi dampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.**&
