- Menakar Kedalaman Narasi Anwar Husen
Oleh: M.Guntur Alting
Tulisan Anwar Husen yang bertajuk “Dua Gempa, Satu Akibatnya” merupakan sebuah dokumen reflektif yang melampaui sekadar pelaporan bencana alam.
Di balik narasi guncangan magnitudo 7,6 yang meluluhlantakkan Maluku Utara pada April 2026, Anwar Husen melakukan pembedahan intelektual yang berani terhadap anatomi krisis di Indonesia.
Ia tidak hanya mencatat kerugian material, tetapi juga meratapi kerugian eksistensial dan intelektual yang sering kali luput dari perhatian publik dan pembuat kebijakan.
Esai ini adalah upaya untuk merangkai kembali benang merah antara alam yang mengamuk, masyarakat yang kehilangan arah, dan negara yang sering kali absen secara nalar.
–000–
Dialektika Gawai dan Bahaya: Matinya Insting Bertahan Hidup
Penulis mengawali kegelisahannya dengan potret sosiologis yang sangat kontemporer sekaligus memprihatinkan.
Di tengah kepanikan hebat saat bumi Maluku Utara berguncang, ia menangkap fenomena ganjil: masyarakat yang lebih sibuk menggenggam ponsel untuk merekam video daripada menyelamatkan diri.
Ini adalah kritik tajam terhadap masyarakat “hyper-reality. Di era ini, sebuah peristiwa belum dianggap “nyata” jika belum diunggah ke ruang digital.
Fenomena ini, menurut analisis yang tersirat dalam tulisan Anwar Husen, menandakan adanya “gempa pertama” dalam diri manusia kita, yakni runtuhnya nalar pertahanan hidup.
Ketika konten dianggap lebih berharga daripada keselamatan nyawa, kita sebenarnya sedang menyaksikan degradasi kemanusiaan.
Teknologi, yang seharusnya menjadi alat mitigasi bencana, justru bertransformasi menjadi candu yang melumpuhkan logika dasar manusia dalam menghadapi ancaman.
Sang penulis mengingatkan bahwa sebelum rumah-rumah fisik roboh, rumah kesadaran kita telah lebih dulu luluh lantak oleh arus informasi yang dangkal.
–000–
“Gempa” dalam Ruang Sidang: Menyoal Kesesatan Logika Kebijakan
Melangkah lebih jauh ke ranah struktural, Husen memperkenalkan metafora “gempa kedua” yang bersifat man-made atau buatan manusia.
Ia merujuk pada guncangan hebat yang terjadi pada landasan logika para pembuat kebijakan di tingkat pusat.
Kritik Husen di sini sangat fundamental: ia menggugat pola pikir sentralistik yang masih mendominasi tata kelola Indonesia.
Penulis menyoroti betapa seringnya Jakarta mengeluarkan kebijakan yang bersifat top-down dan menyeragamkan kondisi seluruh wilayah Indonesia tanpa filter kontekstual.
Sebagai contoh, kebijakan penghematan energi atau regulasi ekonomi tertentu yang mungkin efektif di Jawa, sering kali menjadi “bencana administratif” ketika dipaksakan di Maluku Utara.
Bagi Anwar Husen, memaksakan standar pusat ke daerah pinggiran tanpa mempertimbangkan disparitas infrastruktur dan geografi adalah sebuah bentuk kekerasan intelektual.
Inilah “gempa” yang dampaknya tidak berakhir dalam hitungan detik, melainkan merayap perlahan dan menghancurkan masa depan daerah dalam jangka panjang.
–000–
Keadilan Sosial dari Pinggiran: Suara yang Sering Terabaikan
Anwar Husen dengan cerdas menghubungkan fenomena alam ini dengan isu-isu mendasar seperti kemiskinan dan gizi buruk.
Ia seolah ingin menegaskan bahwa rumah yang roboh akibat gempa hanyalah pembuktian fisik atas kerentanan yang sudah ada.
Mengapa bangunan di sana begitu rapuh? Mengapa akses bantuan begitu sulit? Mengapa kualitas hidup masyarakat di daerah lingkar tambang seperti Maluku Utara masih jauh dari standar ideal?
Semua pertanyaan ini bermuara pada satu titik: kegagalan negara dalam menerjemahkan keadilan sosial.
Gempa bumi hanyalah “penyingkap tabir” yang memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi pembangunan yang selama ini diklaim berhasil.
Anwar Husen memposisikan dirinya bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai penjaga gawang nalar dari wilayah pinggiran.
Ia menuntut agar negara tidak hanya hadir saat bumi berguncang untuk memberikan bantuan darurat, tetapi hadir dalam bentuk kebijakan yang menghargai keberagaman realitas lokal dan memperbaiki gizi serta infrastruktur sebelum bencana benar-benar datang.
–000–
Merestorasi Nalar Bernegara
Akhirnya tulisan Anwar Husen, bagi saya adalah sebuah ajakan untuk melakukan “dekonstruksi” terhadap cara kita memandang bencana dan kebijakan.
Ia menegaskan bahwa jika gempa tektonik adalah sunatullah atau hukum alam yang harus kita terima dengan mitigasi yang tepat, maka “gempa kebijakan” adalah dosa intelektual yang tidak boleh ditoleransi.
Pesan mendalam yang ditinggalkan adalah: pemulihan Maluku Utara pasca-April 2026 tidak boleh berhenti pada penyaluran semen dan seng.
Pemulihan sejati harus dimulai dengan rekonstruksi paradigma berpikir para pemimpin bangsa. Tanpa adanya perbaikan pada “logika yang retak”, maka pembangunan sebesar apa pun akan tetap menjadi struktur yang rapuh.
Kita butuh negara yang tidak hanya kuat menghadapi getaran tanah, tetapi juga cerdas dan empatik dalam mengelola guncangan sosial dan ekonomi di seluruh pelosok negeri.
Melalui “Dua Gempa, Satu Akibatnya”, Husen telah memberikan kita sebuah seismograf intelektual untuk mengukur sejauh mana kewarasan dan keadilan masih tegak berdiri di republik ini. (***)
Pejaten, 3 April 2026
Pukul : 11.02
