Oleh : Ismail Ibrahim, M. Sos/ Alumni S-2 Universitas Jenderal Soedirman
Pembangunan ekonomi yang berfokus pada lokal menjadi metode yang semakin penting dalam mengatasi masalah ketidak adilan dan ketergantunga wilayah terhadap Pusat.
Kota Tidore Kepulauan, yang kaya akan sejarah, budaya, dan sumber daya alam, memiliki potensi besar untuk menciptakan model ekonomi yang didasarkan pada kekuatan lokal.
Nanun, untuk mencapai tujuan pembangunan ini, dibutuhkan strategi yang tidak hanya jauh ke depan, tetapi juga mencakup semua pihak dan berkelanjutan.
***
Salah satu kekuatan paling signifikan di Tidore berakar pada bidang perikanan, pertanian, dan pariwisata. Laut yang melimpah dan warisan maritim yang mendalam membuat sektor perikanan berfungsi sebagai fondasi ekonomi masyarakat.
Di sisi lainnya, produk seperti pala dan cengkeh menyimpan nilai historis dan ekonomi yang sangat tinggi. Potensi ini sebaiknya dimanfaatkan sebagai bahan dasar, melalui pengembangan sturktur industri guna menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat.
***
Selain itu, sektor wisata yang berasal dari budaya dan alam juga menunjukkan potensi yang positif, perlu dihidupkan sebagai induk dari sumber sejarah di Indonesia.
Perkembangan wisata yang berakar pada komunitas lokal perlu melibatkan warga setempat sebagai pemain utama, bukan hanya sebagai pengamat. Hal ini bertujuan agar keuntungan ekonomi bisa dirasakan secara langsung dan adil.
Namun, tantangan yang dihadapi cukup signifikan. Keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan sumber daya manusia menjadi kendala utama. Dengan demikian, pemerintah daerah harus berperan aktif menciptakan ekosistem yang mendukung.
Guna untuk peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan, penyediaan akses permodalan demi UMKM, hingga pengembangan infrastruktur yang memadai. Selanjutnya, pembangunan ekonomi yang berbasis pada lokal juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan.
Pengambilan sumber daya alam tanpa pengawasan yang memadai justru bisa merusak dasar ekonomi itu sendiri. Yang didasarkan pada kearifan lokal, seperti menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian, perlu dipadukan dalam kebijakan pembangunan.
Pada akhirnya, orientasi pembangunan ekonomi di Kota Tidore Kepulauan harus mengarah pada pemberdayaan masyarakat lokal sebagai aktor kunci.
Dengan memaksimalkan potensi yang ada secara efektif, didukung oleh kebijakan yang tepat serta partisipasi aktif masyarakat, Tidore memiliki kesempatan besar untuk menjadi contoh.
Keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis lokal di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengenai penciptaan kemandirian, pelestarian identitas, serta penjaminan kesejahteraan yang adil bagi seluruh masyarakat.
***
Dari sudut pandang ilmu sosiologi, kelemahan pembangunan ekonomi berbasis lokal di Kota Tidore Kepulauan, tidak hanya berkaitan dengan aspek kebijakan teknis, tetapi juga berhubungan dengan struktur sosial, relasi kuasaan dan pola partisipasi masyarakat.
Namun ada beberapa kelemahan signifikan yang perlu diperhatikan, dan yang terpenting, masing-masing memerlukan solusi yang kontekstual, bukan sekadar normatif.
1. Pertama, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Sering kali, kebijakan yang diambil pemerintah bersifat top down, sehingga komunitas lokal tidak dapat berperan penuh, sebagai pelaku utama.
2. Rendahnya sumber jaringan dan modal sosial sehingga mengakibatkan kepada relasi dan kolaborasi di antara pelaku ekonomi menjadi lemah.
3. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama terhadap modal, situasi ini dapat memperlebar jurang sosial.
4. Ketergantungan pada sistem ekonomi tradisional tanpa inovasi.
5. kurangnya integrasi antara kearifan lokal dan kebijakan modern.6. kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Oeh karena itu, sebagai sosiolog, kami dapat menawarkan solusi dalam upaya membangun sumber daya masyarakat lokal guna menghidupkan perekonomian.
Solusi tersebut disampaikan melalui beberapa aspek yang ditujukan kepada para pemangku kebijakan:
1.Pemerintah perlu memperkuat pendekatan pembangunan partisipatif. Musyawarah pembangunan dan melibatkan nelayan, petani, pelaku UMKM, serta tokoh adat tokoh masyarakat, tokoh agama, ikut dalam pengambilan keputusan yang nyata.
2. Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan koperasi berbasis komunitas atau kluster ekonomi lokal, seperti kluster perikanan atau rempah. Pendekatan ini akan memperkuat solidaritas dan meningkatkan daya tawar masyarakat.
3.Program pemberdayaan perlu lebih afirmatif, dengan fokus pada kelompok rentan seperti nelayan kecil, perempuan, dan pemuda bersifat berkelanjutan.
4 Diperlukan transformasi dalam budaya ekonomi melalui pendidikan dan pelatihan lokal. Contohnya, pelatihan dalam pengolahan hasil laut, pemasaran digital, hingga kewirausahaan yang berbasis budaya.
5. Pemerintah perlu mengintegrasikan tokoh adat serta nilai-nilai lokal dalam kebijakan ekonomi. Misalnya, pengelolaan sumber daya laut yang mengikuti aturan adat yang berkelanjutan.
***
Akhirnya, Pembangunan ekonomi berbasis lokal di Kota Tidore Kepulauan memiliki potensi besar, namun belum optimal akibat kendala struktural dan lemahnya aspek sosial seperti partisipasi dan modal sosial.
Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang inklusif, partisipatif, serta berbasis kearifan lokal. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan keterlibatan masyarakat, pembangunan lokal dapat mendorong kemandirian, pemerataan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan***
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS LOKAL DI KOTA TIDORE KEPULAUAN
