Mendesain Anggaran Berbasis Kepulauan
Pendekatan pembangunan di daerah kepulauan seharusnya tidak lagi bersifat generik. Dibutuhkan desain anggaran yang berbasis pada karakteristik wilayah, dengan beberapa prinsip utama:
Afirmasi untuk Pulau Kecil
Pulau-pulau kecil dan terluar harus mendapatkan alokasi khusus sebagai bentuk keadilan fiskal. Tanpa afirmasi, mereka akan selalu tertinggal.
Konektivitas sebagai Prioritas Utama
Transportasi laut, subsidi logistik, dan penguatan pelabuhan perintis harus menjadi tulang punggung anggaran. Di wilayah kepulauan, konektivitas adalah urat nadi ekonomi.
Desentralisasi Layanan Dasar
Pendidikan dan kesehatan tidak bisa terpusat. Anggaran harus mendorong distribusi layanan hingga ke pulau-pulau terpencil.
Integrasi Ekonomi Lokal
Anggaran perlu diarahkan untuk memperkuat sektor perikanan, pariwisata bahari, dan ekonomi berbasis komunitas yang sesuai dengan karakter wilayah.
Politik Anggaran sebagai Cermin Keberpihakan
Pada akhirnya, politik anggaran adalah cermin keberpihakan pemerintah. Apakah ia berpihak pada efisiensi semata, atau pada keadilan wilayah? Apakah ia mengikuti kemudahan birokrasi, atau menjawab kompleksitas geografis?
Maluku Utara tidak membutuhkan pendekatan pembangunan yang seragam. Ia membutuhkan keberanian politik untuk mendesain anggaran yang tidak hanya besar secara nominal, tetapi tepat sasaran secara geografis dan sosial.
