By.Bung Pimred.
Bencana Alam seperti Gempa Bumi yang baru saja melanda Kota Ternate sebagai musibah sekaligus batu uji kepemimpinan yang sesungguhnya.
Gempa bumi berkekuatan 7,6 magnitudo yang berpusat di Bitung, Sulawesi Utara, yang ikut memporakporandakan sebagian wilayag Kota Ternate di kecamatan Batang Dua bukan sekadar peristiwa geologis. Ia menjelma menjadi peristiwa sosial-politik yang membuka tabir paling dalam tentang bagaimana negara—dalam skala lokal—hadir di tengah rakyatnya.
Kecamatan Batang Dua, wilayah terluar Kota Ternate yang paling dekat dengan episentrum, menjadi panggung nyata dari ujian tersebut: ratusan rumah hancur, rumah ibadah luluh lantak, dan rasa aman warga runtuh seketika.
Dalam perspektif Sosiologi Bencana, bencana tidak hanya dipahami sebagai kejadian alam semata, melainkan juga sebagai “stress test” bagi struktur sosial dan kapasitas institusi. Artinya, gempa bukan hanya mengguncang tanah, tetapi juga menguji fondasi kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan.
Di titik inilah, respons pemerintah Kota Ternate menjadi indikator utama: apakah negara hadir sebagai pelindung, atau justru absen di saat genting.
Menariknya, dalam rentang waktu yang relatif singkat pasca gempa, respons Pemerintah Kota Ternate menunjukkan pola yang dalam teori Kepemimpinan Transformasional disebut sebagai tindakan cepat, simbolik, dan substantif sekaligus. Pembentukan posko bencana hanya satu jam setelah kejadian mencerminkan dimensi “responsiveness” yang dalam teori administrasi publik merupakan indikator kepercayaan publik (public trust). Kecepatan ini bukan sekadar teknis, melainkan juga komunikasi politik: bahwa negara tidak diam.
Namun, yang lebih penting dari sekadar struktur adalah kehadiran. Ketika Sekretaris Daerah, Rizal Marsaoly, turun langsung ke Batang Dua dan memilih untuk tetap berada di lokasi terdampak, kita menyaksikan praktik kepemimpinan yang dalam kerangka Teori Legitimasi Politik disebut sebagai “legitimasi performatif”. Legitimasi tidak lagi dibangun dari janji atau simbol, melainkan dari tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kehadiran fisik Dr.H.Rizal Marsaoly sebagai pemimpin di tengah krisis memiliki makna yang jauh melampaui distribusi bantuan.
Dalam kajian Psikologi Sosial, tindakan tersebut berfungsi sebagai “emotional reassurance”—sebuah peneguhan psikologis bahwa korban tidak sendirian. Ini penting, sebab dalam situasi bencana, trauma kolektif seringkali lebih berbahaya daripada kerusakan material itu sendiri.
Lebih jauh, konteks Batang Dua yang mayoritas penduduknya beragama Kristen menghadirkan dimensi lain: ujian terhadap komitmen inklusivitas. Di sini, tindakan pemerintah diuji dalam kerangka Keadilan Sosial—apakah bantuan dan perhatian diberikan tanpa bias mayoritas-minoritas, atau justru terjebak dalam politik identitas yang sempit.
Apa yang ditunjukkan sapaan karir H.Ical di lapangan memperlihatkan bahwa batas-batas itu dapat ditembus. Ketika bantuan disalurkan tanpa melihat latar belakang agama atau kelompok, kita menyaksikan praktik nyata dari prinsip “equal citizenship”—bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas perlindungan. Ini bukan sekadar nilai normatif, melainkan fondasi bagi keberlanjutan kota heterogen seperti Ternate.
Di titik ini, gempa Batang Dua sesungguhnya sedang “menginterupsi” cara kita memahami kepemimpinan. Ia mengingatkan bahwa pemimpin bukan hanya produk elektoral lima tahunan, melainkan aktor yang kehadirannya diuji setiap saat. Dalam perspektif Ilmu Politik, ini dikenal sebagai pergeseran dari “electoral legitimacy” menuju “performance legitimacy”—legitimasi yang lahir dari kerja nyata, bukan sekadar kemenangan politik.
Karena itu, apa yang dilakoni Rizal Marsaoly di Batang Dua tidak boleh dibaca sebagai episode sesaat. Ia adalah cermin masa depan: tentang seperti apa wajah kepemimpinan yang dibutuhkan Kota Ternate. Kota yang heterogen ini tidak membutuhkan pemimpin yang hadir hanya di panggung kampanye, tetapi pemimpin yang berdiri di garis depan ketika rakyatnya berada dalam duka.
Jika tidak, seperti yang diingatkan oleh banyak teori tentang masyarakat majemuk, ketimpangan perlakuan akan dengan mudah berubah menjadi ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan adalah pintu masuk bagi disintegrasi sosial.
Gempa mungkin telah reda. Namun ujian kepemimpinan itu belum selesai.
