Ribuan Warga Masih Bertahan di Tengah Keterbatasan
Ternate, 11 April 2026 — Pemerintah terus memperkuat respons terhadap dampak gempa di Kecamatan Pulau Batang Dua. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, turun langsung mendampingi Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe dalam peninjauan kondisi pengungsi serta distribusi logistik, Sabtu (11/4/2026).
Rombongan bertolak sejak pagi menggunakan kapal cepat Cantika Express menuju wilayah terdampak. Kunjungan ini menjadi bagian penting dari upaya memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran sekaligus mengevaluasi penanganan darurat yang telah berjalan selama beberapa hari terakhir.
Memasuki hari ketiga pascabencana, koordinasi antara Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus diperkuat. Sekda Rizal Marsaoly menyebut, mobilisasi bantuan dilakukan secara intensif, termasuk penyaluran sekitar 500 paket bantuan dari Wakil Presiden RI yang berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, dan teh.
“Distribusi logistik terus kami lakukan bersama pemerintah provinsi. Bantuan dari Wakil Presiden sudah disalurkan, ditambah dukungan dari berbagai pihak melalui posko yang diberangkatkan menggunakan kapal Basarnas,” ujarnya.
Di lapangan, situasi pengungsian masih menjadi perhatian serius. Lebih dari dua ribu warga tercatat masih bertahan di lokasi pengungsian dengan berbagai keterbatasan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia.
Sejumlah warga lanjut usia yang mengalami gangguan kesehatan bahkan harus segera dievakuasi ke Kota Ternate untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan di RSUD Chasan Boesoiri. Langkah cepat ini diambil sebagai bentuk respons atas kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan ditangani di lokasi pengungsian.
Selain persoalan pengungsi, dampak kerusakan fisik akibat gempa juga cukup signifikan. Data sementara mencatat sekitar 233 bangunan mengalami kerusakan, mulai dari rumah warga, rumah ibadah, hingga fasilitas pendidikan. Kerusakan tersebut bervariasi dari ringan hingga berat dan akan ditangani melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian terkait.
Di sisi lain, masa tanggap darurat yang telah ditetapkan selama 14 hari mendekati batas akhir. Namun, melihat kondisi masyarakat yang masih diliputi trauma serta kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi, pemerintah membuka peluang untuk memperpanjang status tersebut.
“Kami akan evaluasi bersama dan melaporkan kepada Wali Kota terkait kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat,” kata Sekda.
Hasil peninjauan juga mengungkap kebutuhan mendesak yang masih belum terpenuhi, terutama fasilitas dasar di pengungsian. Banyak warga masih tidur beralaskan tikar tipis, kondisi yang dinilai berisiko bagi kesehatan, khususnya bagi lansia dan anak-anak.
“Kebutuhan kasur menjadi sangat mendesak agar pengungsi bisa beristirahat lebih layak,” tegasnya.
Pemerintah Kota Ternate memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak guna mempercepat pemulihan pascabencana. Setiap temuan di lapangan, lanjut Sekda, akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lanjutan agar penanganan lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat terdampak.
Sumber berita : Infokom Ternate
